DPP Nasdem Luruskan Pernyataan Anies Antitesis Jokowi, PDIP: Tidak Salah Kalau Ada Reshuffle

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Nasdem menegaskan pernyataan kadernya Zulfan Lindan yang menilai menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Joko Widodo (Jokowi) bersifat pribadi. 

Ketua DPP Partai Nasdem, Effendy Choirie atau Gus Choi, menyatakan deklarasi Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem diyakini dapat melanjutkan program Presiden Jokowi yang relevan dan kontekstual serta menjadi kepentingan masa depan Indonesia. 

Menurut Gus Choi, Anies bukan antitesa dari Jokowi, dan pernyataan kader Partai Nasdem Zulfan Lindan hanya penilaian pribadi tidak dari pemikiran partai.

Baca Juga: Hasto Kaget Nasdem Sebut Anies Antitesis Jokowi: Lalu, Dimana Tanggung Jawab Etika Politik Nasdem?

"Kalau di Nasdem suasana kebatinan, suasana pikiran pilihan kami terhadap Pak Anies itu untuk melanjutkan apa yang sudah dihasilkan Pak Jokowi selama ini," ujar Gus Choi di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Rabu (12/10/2022).

Di kesempatan yang sama Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soedjono mengingatkan agar kader partai politik untuk bijak dalam berpendapat.

Sebab, pernyataan tersebut dapat menjadi acuan publik. Apalagi Nasdem masih berada di partai koalisi atau pendukung pemerintah.

Menurut Nusyirwan pernyataan antitesis Jokowi memiliki makna yang sangat dalam dan bisa membuat PDIP dan Nasdem tidak lagi sejalan di dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kalau mendasari antitesis ya tidak salah juga urusan mendesak untuk perubahan di kabinet terjadi," ujar Nusyirwan.

Sebelumnya Politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan menilai Anies Baswedan adalah antitesis dari Joko Widodo. 

Konteks antitesis yang dimaksud Zulfan yakni pendekatan berpikir antara Anies dan Jokowi.

Menurutnya Jokowi mengunakan pendekatan implementatif sementara Anies memilih pendekatan konseptualisasi.

Baca Juga: Zulfan Lindan Respons Hasto: Anies Sebagai Antitesis Jokowi Jangan Dipahami Saling Bertabrakan

Pernyataan tersebut juga mendapat respons keras dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menilai penilaian itu menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius. 

"Lalu di mana tanggung jawab etika politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi, ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi?" ujar Hasto dalam keterangannya, Rabu (12/10/2022).