Jokowi Sebut Tak Ada Negara yang Kerja Sedetail RI Saat Tangani Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, tidak ada negara lain yang menangani inflasi sedetail Indonesia. Jokowi mengatakan, pada umumnya negara-negara lain hanya bertindak melalui bank sentral yang menaikkan suku bunga, untuk  pengendalian inflasi.

Tapi Indonesia mengendalikan inflasi sampai ke daerah-daerah. Hal itu ia sampaikan dalam acara Investor Daily Summit 2022, di Jakarta, Selasa (11/10/2022).

"Tapi kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktik riil kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu apa? Kenaikan barang dan jasa," kata Jokowi dikutip dari Antara. 

Jokowi mengungkapkan, sudah dua kali ia mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk pengarahan terkait pengendalian inflasi lewat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Hal itu akan terus dilakukan secara berkala dibarengi evaluasi setiap dua pekan sekali.

Baca Juga: Sekjen Kemenag: Gaji PPPK Tidak Boleh Disunat, yang Menemukan Silakan Lapor

Pemerinyah juga telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar dua persen dan juga pos anggaran belanja tidak terduga di postur APBD masing-masing dalam upaya-upaya pengendalian inflasi.

Sehingga pemda bisa bebas bergerak menangani inflasi di wilayahnya. 

"Misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, sebutlah Lampung, sumber bawang merah di mana, Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, pemda bisa langsung beli ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dibebankan ke APBD," kata Jokowi.

Setelah dihitung, ternyata biaya yang harus dikeluarkan untuk menutup ongkos pengangkutan komoditas pangan tersebut relatif murah.

Baca Juga: Inflasi September Tembus 1,17 Persen Tertinggi Sejak 2014, Buntut Kenaikan Harga BBM

Contoh lainnya, misalkan ada kenaikan harga telur ayam di Jabodetabek yang mendorong kenaikan inflasi, hal itu juga bisa ditanggulangi dengan menyambungkan kebutuhan itu ke daerah produsen komoditas, semisal Blitar.

"Sudah ongkos angkut dari Blitar ke Jabodetabek ditutup oleh pemda. Sehingga harga itu adalah harga peternak, harga petani," ujar Jokowi. 

"Cari negara yang kerja kayak kita sedetail itu, enggak ada. Pengendaliannya pasti makro oleh bank sentral," ujarnya. 

Hal itulah yang membuat inflasi bisa ditekan menjadi 5,95 persen secara tahunan pada September lalu, setelah harga BBM dinaikkan. Padahal sebelumnya diperkirakan inflasi bisa mencapai 6-8 persen. 

Baca Juga: Ironi RI, Negeri Swasembada Beras tapi Harganya Naik Bikin Inflasi Tinggi

"Kemarin dihitung 6,8 persen, jatuhnya di 5,9 persen karena pemda-pemda sudah mulai bergerak ke sana. Saya cek, cek, cek, secara sampling sudah bergerak," sebutnya. 

Jokowi mengingatkan, Indonesia relatif baik dalam hal pengendalian inflasi dibandingkan negara lain seperti Argentina yang sudah mencapai 83,5 persen. Hal itu juga cukup terbantu oleh kinerja Bank Indonesia selaku bank sentral dengan Kementerian Keuangan yang bekerja beriringan, sarat komunikasi, dan minim tumpang tindih.

"Yang saya lihat dalam keseharian antara bank sentral kita, BI, dengan Kementerian Keuangan ini berjalan beriringan, berjalannya rukun, tidak saling tumpang tindih. Ini yang saya lihat, komunikasinya baik, sehingga fiskal dan moneter itu bisa berjalan bersama-sama," tuturnya.