Beberapa Upaya yang Dilakukan Pemerintah untuk Kendalikan Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah pusat terus berupaya mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah.

Beberapa langkah yang dilakukan antara lain menjaga produksi atau suplai, serta menanggung ongkos transportasi umum dan barang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah pusat terus mendorong pengendalian inflasi daerah dengan memanfaatkan belanja tidak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana itu dapat digunakan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, subsidi ongkos angkut dan transportasi, menjaga suplai bahan pangan dengan kerja sama antardaerah, dan memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan.

Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan dua persen dana trasfer daerah (dana lokasi umum dan dana bagi hasil) senilai total Rp2,17 triliun. Dana itu dapat digunakan untuk belanja wajib perlindungan sosial yang mencakup pemberian bantuan sosial, termasuk bagi ojek; usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta nelayan.

Baca Juga: Sri Mulyani: Daerah-daerah yang Bisa Turunkan Angka Inflasinya Bakal Dapat Dana Insentif

“Dana itu juga dapat dimanfaatkan guna menciptakan lapangan kerja atau pemberian subsidi angkutan umum di daerah,” katanya melalui siaran pers.

Tak hanya itu, pemerintah pusat  telah memberikan dana insentif daerah (DID) bagi pemerintah daerah yang berhasil menekan atau mengendalikan inflasi.

DID sekitar Rp10 miliar per daerah itu mulai diberikan per September 2022. Hingga kini terdapat 10 provinsi, 15 kabupaten, dan 15 kota yang telah mendapatkan DID.

 

Pemerintah juga masih melanjutkan program bantuan pembelian selisih harga kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe hingga akhir 2022. Pemerintah menggulirkan program itu lantaran harga kedelai impor masih tinggi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun menyampaikan, pemerintah memutuskan program bantuan selisih harga pembelian kedelai impor Rp1.000 per kilogram (kg) hingga akhir Desember 2022.

Dengan begitu, para perajin tahu dan tempe bisa mendapatkan harga kedelai impor yang terjangkau dan menjaga keberlangsungan usaha.

“Kementerian Perdagangan telah mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk menugaskan Perum Bulog melanjutkan program tersebut,” tuturnya, dikutip dari Kompas.id.

Baca Juga: Eropa di Ambang Bencana, Inflasi Mencapai Rekor 10 Persen di 19 negara Uni Eropa yang Gunakan Euro

Berdasarkan data bursa berjangka Chicago Board of Trade (CBOT), rata-rata harga kedelai internasional pada pekan kelima September 2022 sebesar 14,17 dollar AS per gantang.

Adapun harga rata-rata penjualan kedelai impor di tingkat koperasi di Indonesia masih tinggi, yakni Rp12.600 per kg.