Sri Mulyani Nilai Inggris Krisis Karena Kebijakan Ekonomi Negara Itu Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Indonesia masih kuat dalam menghadapi gejolak global. Namun pemerintah tetap mewaspadai kondisi global yang dapat menjadi sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk krisis yang terjadi di Inggris.

Sri Mulyani menjelaskan, krisis ekonomi yang dialami Inggris disebabkan oleh kebijakan fiskal negara itu sendiri. Beberapa hari Menkeu Inggris mengumumkan rencana memangkas pajak dan memberikan insentif investasi bagi dunia usaha.

Padahal saat ini Bank Sentral Inggris juga menaikkan suku bunga acuan. Kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan itulah yang membuat nilai tukar poundsterling anjlok.

Hal itu juga menyebabkan pelaku pasar khawatir utang Inggris akan kembali meningkat. Di mana saat ini rasio utangnya sudah lebih 100 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Itu lebih spesifik karena policy mereka sendiri, tetapi juga bisa mempengaruhi sentimen karena kejadiannya berurutan pada saat Federal Reserve di AS menaikkan (suku bunga) 75 basis poin. Jadi itu menimbulkan kombinasi dua sentimen yang men-drive selama seminggu ini," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga: Krisis Inggris Memilukan, Anak Sekolah Pura-Pura Makan dari Kotak Kosong Karena Tak Mampu Beli Bekal

Hal serupa juga terjadi di negara-negara lainnya. Sri Mulyani mengatakan, kondisi perekonomian suatu Negara pasti disebabkan oleh kebijakan otoritas negara tersebut. Walaupun, kondisi ekonomi internal suatu Negara akhirnya juga sentimen kepada perekonomian global.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus memperhatikan dinamika yang terjadi.

"Setiap negara punya situasi khusus masing-masing. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Inggris itu tentu pertama akan menimbulkan sentimen kepada seluruh dunia," ujarnya.

Optimisme Sri Mulyani terhadap ketahanan ekonomi Indonesia karena melihat beberapa indikator. Seperti pertumbuhan ekonomi yang terjaga positif, pada kuartal I-2022 tercatat tumbuh 5,01 persen, berlanjut di kuartal II-2022 tumbuh di 5,44 persen.

Pemerintah juga yakin pemulihan berlanjut di kuartal III-2022 dengan mampu tumbuh di kisaran 5,6 persen-6 persen yang ditopang oleh kinerja ekspor, konsumsi, dan investasi. Oleh sebab itu, perekonomian Indonesia dalam posisi yang relatif jauh lebih baik.

Baca Juga: Biaya Hidup Kian Naik, Warga Inggris Pilih Berjudi dan Investasi Kripto

"Penerimaan negara yang kuat, belanja yang tetap bisa kita jaga secara hati-hati, sehingga issuance atau penerbitan dari surat berharga kita jauh lebih rendah 40 persen, menurun sangat tajam. Ini juga menempatkan kita dalam posisi tidak terlalu vulnerable (rentan) terhadap gejolak yang diakibatkan berbagai sentimen tadi," papar Sri Mulyani.

APBN yang kuat, lanjut Sri Mulyani, juga mampu menjadi peredam atau shock absorber, bukan menjadi menjadi sumber masalah baru atau shock producer. Maka dari itu, pemerintah perlu mengelola APBN dengan sangat hati-hati, fleksibel, dan akuntabel.