NEW YORK, KOMPAS.TV - Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di sela-sela sesi ke-77 Majelis Umum PBB yang sedang berlangsung pada Kamis (22/9/2022) lalu.
Seperti laporan Xinhua, Sabtu (24/9/2022), kedua menteri luar negeri menyatakan kepuasan mereka dengan hasil yang semakin kaya dari kemitraan strategis komprehensif China-Indonesia, dan berjanji untuk menindaklanjuti konsensus penting yang dicapai antara kedua kepala negara.
Selain itu kedua menlu sepakat untuk terus memperdalam kerja sama praktis antara kedua negara di berbagai bidang, menuju pembangunan komunitas China-Indonesia dengan masa depan bersama.
Kedua belah pihak bertukar pandangan tentang KTT Bali Kelompok 20 G20 2022 yang akan digelar di Bali November nanti.
Memperhatikan efek limpahan negatif dari krisis Ukraina dan risiko besar dari resesi ekonomi global, Wang meminta negara-negara maju utama dan negara berkembang mengambil KTT sebagai kesempatan untuk memperkuat koordinasi kebijakan dan kerja sama, sehingga membawa harapan untuk pemulihan global.
Baca Juga: Retno Marsudi akan Sampaikan ini saat Berpidato dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB nanti
Wang mengatakan China mengharapkan Indonesia untuk menjalankan kepemimpinan selama kepresidenan G20, untuk mendorong semua pihak memusatkan upaya pada aspirasi awal G20, menjaga solidaritas, dan menempatkan pembangunan di depan dan di tengah, dan untuk mendorong peserta KTT untuk mencapai konsensus mengenai tekanan isu-isu seperti pangan, iklim, energi dan rantai pasokan.
China mendukung penuh Indonesia untuk sukses menjadi tuan rumah KTT, dan siap berkoordinasi erat dengan Indonesia untuk mendorong hasil positif KTT, tambahnya.
Kedua belah pihak juga bertukar pandangan tentang masalah Myanmar.
Wang mengatakan China mendukung Indonesia dalam mengambil alih kepresidenan bergilir Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN, dan mendukung untuk tetap berpegang pada "cara ASEAN," menjaga solidaritas ASEAN.
Selain itu Wang Yi mendorong berbagai pihak di Myanmar untuk melakukan konsultasi dan dialog sehingga dapat mencapai konsensus politik dalam kerangka konstitusi dan hukum Myanmar sendiri.
Sumber : Xinhua
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.