Laporan Internal: Facebook dan Instagram Langgar Hak Warga Palestina, Tagar Al Aqsa Disembunyikan

Menurut laporan BSR, berdasarkan “eksaminasi dari kasus-kasus individual dan materi terkait dan pelibatan pemangku kepentingan eksternal”, aksi Meta sepanjang Mei 2021 merugikan para pengguna Palestina.

Kebijakan Meta disebut melanggar hak-hak “kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, partisipasi politik, non-diskriminasi, dan kemampuan warga Palestina membagikan informasi dan wawasan tentang pengalaman mereka.”

“Ini direfleksikan dalam diskusi dengan pemangku kepentingan yang terdampak, banyak di antaranya berbagi pandangan dengan BSR bahwa Meta terlihat sebagai entitas berkuasa lain yang merepresi suara mereka dan bahwa mereka tak berdaya untuk mengubah itu,” demikian bunyi laporan BSR.

Analisis BSR menunjukkan bahwa konten-konten berbahasa Arab dikenai penegakan peraturan yang berlebihan.

Rata-rata tingkat deteksi konten berbahasa Arab yang berpotensi melanggar standar komunitas Meta juga lebih tinggi dari konten berbahasa Ibrani.

Laporan ini menduga hal tersebut dikarenakan classifier (algoritma pengidentifikasi konten) bahasa Arab memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibanding Ibrani.

“Konten berbahasa Arab yang berpotensi melanggar mungkin tidak diarahkan ke peninjau konten yang berbicara atau mengerti dialek spesifik dari konten tersebut,” tulis laporan BSR.

Laporan BSR juga menemukan "kurangnya pengawasan di Meta sehingga membuat kesalahan-kesalahan pada kebijakan konten dengan konsekuensi signifikan, terjadi."

Sebagai contoh, tagar #AlAqsa dimasukkan ke dalam daftar tagar yang diblokir oleh seorang karyawan Meta.

"Akibatnya, #AlAqsa disembunyikan dari hasil pencarian. Faktanya, tagar #AlAqsa digunakan secara luas dalam postingan-postingan yang merujuk pada Masjid Al-Aqsa, salah satu situs suci dalam Islam," tulis BSR.

Laporan BSR ini pun merilis 21 rekomendasi tak mengikat terkait moderasi konten Meta, termasuk meningkatkan kapasitas staf untuk menganalisis unggahan-unggahan berbahasa Arab dan mereformasi kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya (DOI).

Baca Juga: Israel: Orang Asing di Tepi Barat Wajib Lapor jika Jatuh Cinta dengan Warga Palestina