Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Jubir KY: Bukti Trisula Pengawasan Berjalan

Ia mencontohkan, dalam kode etik dan perilaku hakim, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bisa ditegakkan oleh MK dan KY.

Kepatuhan ini harus disandingkan dengan pemeriksaan yang lebih detail, seperti memeriksa kewajaran LHKPN yang kewenangannya berada di KPK.

“Jika tiga lembaga ini digabungkan, bisa menjadi trisula pengawasan yang mengkombinasikan pengawasan yang ada, KY kepatuhan LHKPN, dan KPK penilaian kewajaran,” ucapnya.

Ia juga melihat penahanan hakim agung pertama yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK memberi pesan kuat soal ruang penyimpangan yang semakin kecil karena sistem deteksi mulai berjalan.

Miko pun merasa optimistis sistem pengawasan bakal kian efektif dengan kerja sama.

Terlebih, kasus ini juga memperlihatkan pintu masuk ada di ranah panitera yang deteksinya hanya bisa dilakukan melalui MA karena bukan kewenangan KY.

Baca Juga: MAKI Sebut KPK Jerat Hakim Agung karena Malu dengan Prestasi Kejagung

Kronologi OTT KPK yang Akhirnya Jerat Hakim Agung