Karier Ferdy Sambo Tamat, Pihak Brigadir J Tetap Waspada: Takhta Tak Hilangkan Koneksi, Uang Banyak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kuasa hukum Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Martin Lukas mengaku pihaknya tetap mewaspadai pergerakan Ferdy Sambo meski sudah dipecat dari Polri.

Sebab pihaknya meyakini Ferdy Sambo masih memiliki koneksi dan uang banyak yang dapat membuatnya terbantu dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Demikian Kuasa Hukum Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Hutabarat, Martin Lukas dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Kamis (22/9/2022).

“Kita kan tahu ya harta dan takhta, takhtanya sudah hilang nih, tapi perlu tahu juga bahwa dengan hilangnya takhta dan jabatan tidak serta merta menghilangkan koneksi,” ucap Martin Lukas.

Baca Juga: Ternyata, Jet Pribadi T7-JAB Bukan Hanya Digunakan Anak Buah Ferdy Sambo tapi Juga Menterinya Jokowi

“Kita enggak tahu di belakang layar apakah koneksi atau relasi dari Ferdy Sambo ini masih senantiasa membantu dia atau tidak, nah itu lah nanti yang kita lihat di persidangan. Tapi yang pasti kami akan tetap terus bersuara.”

Lebih lanjut, Martin meyakini, Ferdy Sambo juga memiliki uang yang sangat banyak. Salah satu indikatornya adalah jumlah nilai uang yang ditransfer istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi ke rekening ajudan untuk urusan dapur.

“Di mana pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita pernah membahas bagaimana istrinya bisa mentransfer uang sekian ratus juta hanya untuk dua dapur di Magelang dan Jakarta,” kata Martin Lukas.

“Itu yang baru ketahuan, belum yang enggak ketahuan. Padahal kalau saya cermati itu gaji Ferdy Sambo hanya Rp30 jutaan, darimana dia dapat.”

Baca Juga: Soal Jet Pribadi yang Digunakan Brigjen Hendra ke Jambi, Alvin Lie: Datanya Ada di Kemenhub

Lantas bagaimana jika Ferdy Sambo memiliki pemasukan dari bisnis selain penghasilannya dari Polri?

Martin pun mengingatkan soal aturan bisnis bagi anggota kepolisian, sebab sepengetahuannya itu tidak diperbolehkan.

“Kasih tahu ke saya bahwa pejabat kepolisian itu boleh berbisnis, kalau pejabat kepolisian boleh berbisnis hancur negara kita, karena akan mengeksploitasi kewenangan dan jabatannya mereka.”