Soal Kebijakan Mobil Listrik, Pakar Bilang Harus Tiru Strategi Tesla dalam Hal Ekosistem

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Kebijakan pemerintah soal kendaraan dinas yang akan dikonversi menjadi kendaraan listrik dinilai menjadi hal yang postif dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Namun, yang masih menjadi perhatian saat ini adalah soal ekosistem kendaraan listrik.

Pengamat otomotif Bebin Djuana menuturkan, untuk merealisasikan mobil listrik di Indonesia yang mencakup mobil dinas saja, kira-kira  jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dibutuhkan adalah 10 persen dari jumlah kendaraannya.

“Secara konservatif saya mengambil angka  10 persen. Jadi kalau kendaraan dinasnya 100.000 ya butuh 10.000 SPKLU,” ujarnya dalam acara B-Talk KompasTV, Selasa (20/9/2022).

Ekosistem kendaran listrik ini harus benar-benar berjalan dengan baik sehingga industrinya dapat berkembang. Menurut Bebin, pemerintah bisa meniru dari perusahaan besar seperti Tesla yang memproduksi dan menyediakan SPKLU-nya.

“Saat ini Hyundae sudah mulai memberi contoh di beberapa titik membangun SPKLU-nya. Saya hanya berharap Hyundae mengajak saudara kembarnya melakukan hal yang sama ini akan lebih menarik dan terjadi percepatan pertumbuhan. Kalo nggak nanti saling tunggu,” tuturnya.

Baca Juga: Toyota Investasi Rp27 Triliun, Sebagian untuk Bikin Kijang Innova Jadi Mobil Listrik

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko pun menyadari masalah tersebut. Untuk itu, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah memberi kepastian pada industri.

Disebutkan dalam Inpres tertanggal 13 September 2022 tersebut, Presiden meminta jajarannya melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

“Inpres itu memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk tidak usah ragu mengembangkan ekosistem dari mobil listrik. Itu peluang,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Dengan demikian, harmonisasi infratsruktur antara industri mobil listrik dengan SPKLU sama-sama mumpuni. Pihak swasta akan membangun SPKLU, sedangkan industri juga mempersiapkan kendaraan listriknya.

“Dalam dunia bisnis ini istilahnya ayam dengan telur mana yang duluan. Makanya nanti masing-masing sektornya mempersiapkan itu beriringan,” terangnya.

Lebih lanjut,  Inpres No.7/2022 menunjuk kepada Pempus dan Pemda untuk merealisasikan. Mengingat, pemerintah harus berdiri paling depan untuk menjadi pilot project ini sehingga akhirnya membuka  peluang besar bagi bertumbuhnya industri-industri kendaraan listrik di indonesia.

“Karena marketnya terbuka, industrinya akan berkembang dengan baik. Dengan pemerintah membuka merket tersebut, ada sekitar 190.000 mobil dinas yang nantinya menuju mobil listrik. Momentum ini harus kita ambil jangan negara lain yang ambil dan kita hanya menjadi penonton,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, per September 2022 baru ada sekitar 150 SPKLU di seluruh Indonesia yang dibangun oleh PT PLN.