Biden Tegaskan Pasukan AS akan Pertahankan Taiwan jika Diinvasi China, Beijing Murka

BEIJING, KOMPAS.TV - Pemerintah China mengkritik pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menyatakan bahwa pasukannya akan mempertahankan Taiwan jika diinvasi Beijing.

Kementerian Luar Negeri China menyebut komentar sang presiden melanggar komitmen AS tentang isu China-Taiwan.

Walaupun berpihak pada Taipei dalam isu reunifikasi paksa China, AS tak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. 

Undang-undang federal AS sendiri mewajibkan Washington memastikan Taiwan punya kekuatan mempertahankan diri tetapi tidak menyebut apakah pasukan AS akan terlibat dalam skenario agresi militer.

Baca Juga: Runyam, Biden Tegaskan Pasukan AS Akan Membela Taiwan terhadap Invasi China

Sebelumnya, Biden mengaku pasukan Amerika akan dikirim ke Taiwan jika China meluncurkan invasi. Hal tersebut disampaikan Biden dalam acara “60 Minutes” CBS News pada Minggu (18/9).

Ketika ditanya apakah “pasukan AS, pria dan wanita AS, akan mempertahankan jika terjadi peristiwa invasi China”, Biden menjawab “ya.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengkritik komentar tersebut. Walaupun tidak menyebut nama Biden, Mao menyebut “komentar AS” menyalahi komitmen Washington untuk tidak mendukung kemerdekaan formal Taiwan.

“China sangat menyayangkan dan menolak (komentar Biden) itu dan telah melayangkan komplain resmi ke pihak AS,” kata Mao, Senin (19/9), dikutip Associated Press.

Eskalasi situasi China-Taiwan sendiri meningkat sebulan belakangan usai kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi ke Taipei.

Setelah kunjungan itu, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China menggelar latihan militer yang memblokade Taiwan serta menembakkan rudal melintasi negara-kepulauan itu.

Mao pun mendesak pemerintahan Joe Biden untuk mengurus isu Taiwan “dengan hati-hati” dan “tidak mengirim sinyal keliru apa pun” ke pendukung kemerdekaan Taiwan.

“Kami akan melakukan apa pun untuk memperjuangkan prospek reunifikasi damai dengan ketulusan setinggi mungkin, sembari tidak menoleransi aktivitas apa pun yang bertujuan memecah-belah China dan berhak memilih opsi untuk mengambil setiap langkah yang dibutuhkan,” pungkas Mao.

Baca Juga: Biden Sebut Pandemi Covid-19 Telah Berakhir, tapi WHO Berpikiran Lain