Soal Wacana Jokowi Cawapres 2024, Perludem: Pengkhianatan Amanat Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Narasi soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dimungkinkan untuk jadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang dinilai membuat mundur konsolidasi demokrasi.

Bahkan, narasi itu disebut sebagai bentuk pengkhianatan amanat rakyat.

Hal itu diungkapkan oleh Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 

"Narasi tentang pencalonan Presiden yang sudah jalani jabatan dua periode untuk dimungkinkan jadi cawapres sesungguhnya amat sangat ganggu konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia dan kian jauhkan wacana dan narasi politik dari narasi gagasan," paparnya dalam keterangan yang diterima KOMPAS.TV Sabtu (17/9/2022). 

Jadi, jelas dia, diskursus ruang publik justru diramaikan alih-alih oleh gagasan dan program untuk rakayat, malah justru diramaikan dengan hal-hal yang disebutnya tidak konstruktif. 

"Setelah penundanaan pemilu, wacana presiden tiga periode dan sekarang wacana calon presiden, itu bukan hanya kemunduran demokrasi, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat," tambahnya. 

Ia menyebut, alasannya karena hal tersebut jelas selain mendegradasi krebilitas rakyat seoalah merendahkan parpol tidak mampu kaderisasi.

"Dalam sistem kita yang mulitpartai, ada banyak pilihan di pemilu, seolah-olah Indonesia hanya digantungkan regenerasi politik yang itu lagi-lagi," sambungnya. 

"Kasihan pada situasi ini, Jokowi selalu ditarik-tarik ikut kontroversi seolah-olah beliau berkepentingan dengan tema ini. Sementara dari pernyataan publik, beliau bertanya, ada agenda apa di balik ini? Tapi impresi publik selau menghubungkan ke Jokowi," tambahnya. 

Baca Juga: Soal Kemungkinan Jokowi Jadi Cawapres 2024, Ketua KPU Ingatkan Problem Konstitusional