Garuda Indonesia Dapat Pembiayaan Rp725 M, akan Digunakan untuk Restorasi Armada

DENPASAR, KOMPAS.TV - Garuda Indonesia mendapat dana sebesar Rp725 miliar dari BUMN PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA). Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pembiayaan tersebut diberikan dengan skema bagi hasil selama 5 tahun.

Garuda akan menggunakan uang Rp725 miliar itu untuk merestorasi armadanya yang melayani sejumlah rute yang menguntungkan. Di antaranya adalah Jakarta-Surabaya-Jakarta, Jakarta-Makassar-Jakarta serta Jakarta-Jayapura-Jakarta.

Kerja sama antara dua BUMN itu ditandatangani secara simbolis oleh Irfan dan Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi di Denpasar, Bali, Jumat (16/9/2022).

“Pandemi Covid-19 yang telah terjadi selama lebih dari 2 tahun ini tidak dapat dipungkiri telah membawa industri penerbangan menghadapi berbagai tantangan kinerja operasional," kata Irfan dalam siaran persnya, Jumat (16/9).

Baca Juga: Garuda Operasikan 120 Pesawat Akhir Tahun Ini, Erick Thohir Jamin Tak Ada Korupsi

"Termasuk keterbatasan jumlah armada yang berada dalam kondisi siap beroperasi, setelah sebelumnya armada tersebut sempat tidak beroperasi di tengah proses restrukturisasi kewajiban usaha, termasuk negosiasi bersama lessor,” tambahnya.

Irfan menjelaskan, restorasi armada yang akan dilakukan adalah berupa pemeliharaan suku cadang pesawat. Seperti mesin, APU, shipping part, dan berbagai komponen pesawat lainnya guna mendukung kelancaran operasional Garuda Indonesia.

Baca Juga: Jusuf Kalla soal Kenaikan Harga BBM: Habis Negeri Ini Kalau Tidak Dikurangi Subsidi

"Melalui berbagai upaya tersebut, perusahaan akan mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan jumlah armada yang serviceable, yang diproyeksikan akan bertambah secara bertahap mencapai sekitar 60 pesawat dalam mendukung akselerasi peningkatan kinerja perusahaan hingga akhir tahun 2022 ini," terangnya.

Sebelumnya, Garuda Indonesia secara bertahap terus melakukan optimalisasi utilisasi pesawat. Hal itu sejalan dengan hasil negosiasi dengan pihak lessor serta disetujuinya proposal perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).