JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap pertama kepada 4.112.052 pekerja penerima manfaat pada Rabu (14/9) lalu. Selanjutnya, pemerintah akan mematangkan data penerima manfaat BSU tahap kedua.
"Dari tahap pertama ini, dari 4,3 juta yang lolos itu 4.112.052 pekerja dan sudah kami selesai salurkan pada hari Rabu (14/9) yang lalu," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/9).
Adapun sisa 249.740 pekerja yang masuk dalam penerima manfaat BSU tahap pertama belum mendapatkan haknya karena yang bersangkutan tidak lolos verifikasi dan validasi di fase perbankan.
Meski begitu, Ida memastikan bahwa pemerintah akan tetap menyalurkan BSU kepada para pekerja tersebut melalui dua opsi yang disiapkan.
"Yang tidak lolos 249.740 pekerja, artinya mereka tidak memiliki rekening di bank. Nanti kami akan salurkan ada dua pilihannya, dibukakan rekening di Bank Himbara atau lewat PT Pos," katanya.
Baca Juga: Setelah BLT dan BSU, Ada Wacana Bantuan untuk UMKM Terdampak Kenaikan Harga BBM
Pemerintah mematangkan data para pekerja penerima manfaat BSU tahap kedua antara lain lewat pemadanan dengan data-data penerima manfaat bantuan sosial lainnya.
Menaker mengatakan, telah menerima data sebanyak 2.406.915 pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Seperti tahap pertama, kami akan padankan dengan data penerima program yang lalu dan kami padankan juga apakah mereka PNS atau TNI-Polri," terang Ida.
Apabila proses verifikasi dan validasi berjalan lancar, BSU tahap kedua bisa disalurkan mulai pekan depan.
Menaker menjelaskan, beberapa fase pematangan data pekerja penerima manfaat BSU antara lain pencocokan dengan data Kementerian Sosial untuk memastikan tidak ada penerima manfaat yang tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya seperti program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.
Sebagaimana diketahui, BSU merupakan arahan Presiden Jokowi untuk menjaga daya beli pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan akibat kenaikan harga.
Para pekerja penerima manfaat BSU akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 yang dibayarkan sekaligus.
Dalam kesempatan yang sama Presiden Jokowi mengatakan sudah meninjau langsung pembagian BLT BBM dalam rangkaian kunjungan kerja ke beberapa daerah seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
"Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran," tuturnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.