Utang Luar Negeri Swasta dan BUMN Capai Rp3.073 T, Pengamat: Yang Penting Produktif dan Manageable

JAKARTA, KOMPAS.TV- Bank Indonesia (BI) baru saja merilis posisi Utang Luar Negeri Indonesia (ULN) pada Juli 2022. Tercatat ULN swasta termasuk BUMN sebesar 206,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp3.073,8 triliun (asumsi kurs Rp14.900). 

Angka tersebut meningkat jika dibanding Desember 2019 atau sebelum pandemi, yang sebesar 201,4 miliar dollar AS.

Pengamat perbankan yang juga Dosen Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto menilai, naiknya utang swasta sebenarnya mengindikasikan adanya perbaikan dunia usaha setelah dihantam pandemi.

Walaupun jika dilihat perkembangan setiap tahunnya sejak 2019 hingga akhir 2021, tren ULN swasta menunjukkan dinamika sesuai aktivitas bisnis.

Berdasarkan data BI, ULN swasta di Desember 2019 adalah sebesar  201,4 miliar dollar AS, lalu Desember 2020 sebesar 207,69 miliar dollar AS, dan pada Desember 2021 tercatat sebesar 205,87 miliar dollar AS.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun, Bank Indonesia Jelaskan Penyebabnya

"Utang naik itu sebenarnya menunjukkan dunia usaha bangkit. Tapi kalau dibandingkan 2020 kan justru menurun. Padahal 2020 itu lagi puncaknya pandemi," kata Doddy saat dihubungi Kompas TV, Kamis (15/9/2022).

"ULN swasta itu mengikuti dinamika bisnis saja. Kalau saya menyebutnya itu banyak "noise" nya. ULN itu bisa jadi modal kerja, lalu karena bentuknya obligasi jadi bisa dijual belikan. Yang tadinya bukan utang luar negeri jadi ULN," tambahnya.

Menurutnya, meski secara angka jumlahnya meningkat dibanding level pra-pandemi, tren ULN swasta cukup stabil. Yang terpenting adalah dunia usaha bisa mengatur utang tersebut untuk kepentingan produktif.

"Yang penting produktif dan manageable. Lagipula kalau dilihat rasio ULN terhadap PDB kan masih sekitar 30an persen," ujarnya.

Per Juli 2022, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada kisaran 30,7 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 31,8 persen.

Baca Juga: Ketua MPR Singgung Kenaikan Utang Jadi Beban, Sri Mulyani Sebut Kerja Keras 2 Tahun