JAKARTA, KOMPAS TV - Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menyebut, PDIP harus memberikan tindakan tegas kepada Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon lantaran telah membuat kegaduhan dengan TNI.
Diketahui, sejumlah prajurit TNI AD tak terima dengan ucapan Effendi yang menyatakan mereka seperti gerombolan.
"Jika dipandang salah dan bermasalah oleh partainya, maka partai tempat beliau bernaung yaitu PDIP, pastinya sudah memberikan tindakan yang tegas, terukur, sesuai dan wajar," kata Connie dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9/2022).
Baca Juga: Soroti Isu Konflik Panglima TNI dan KSAD, Effendi Simbolon: Ini Berpotensi Merusak Tatanan TNI
Menurut dia, dalam negara berdemokrasi sebagaimana Indonesia memberikan saluran jika ada yang tidak puas, merasa tersinggung atau mempermasalahkan suatu perilaku anggota DPR.
"Maka tiap tiap Warga Negara Indonesia termasuk anggota TNI dapat mengadukan yang bersangkutan melalui mekanisme Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR."
"Artinya, jika KSAD Jenderal Dudung Abdurachman memiliki masalah dengan Bapak Effendi Simbolon terkait kritiknya, maka dipersilakan menggunakan haknya sebagai warga negara melalui jalur pengaduan ke MKD," ujarnya.
Ia mengimbau untuk KSAD Jenderal Dudung untuk memberikan contoh kenegarawanan, yaitu setiap pemimpin bangsa adalah pembela masyarakatnya atau siapapun yang dipimpinnya, dan bukan kebalikannya.
"Demikian agar dipahami oleh publik dan disikapi secara dewasa oleh semua pihak. Berbeda pendapat sangat lumrah dalam demokrasi, namun mari kita salurkan melalui cara-cara yang tetap sehat, terhormat dan bermartabat," katanya.
Sebelumnya, Effendi geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI. Selanjutnya, Effendi menyoroti pihak yang tidak datang rapat.
Padahal, Andika, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo memenuhi panggilan Komisi I.
Effendi pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI.
"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
Baca Juga: Soal Hubungannya dengan KSAD Dudung, Panglima TNI: Hubungan Kami Baik-baik Saja
Effendi mengatakan, selepas rapat pembahasan anggaran, perlu dilakukan rapat khusus yang menghadirkan semua petinggi TNI, termasuk Dudung.
"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.