Mahfud MD Pastikan Ferdy Sambo Tak Bisa Mengelak dari Pasal 340: Sudah Jelas Perencanaan Pembunuhan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Ferdy Sambo sebaiknya tidak mengelak dari tuduhan Pasal 340 KUHP kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Sebab dari laporan Komnas HAM dan Komnas Perempuan sudah jelas bekas Kadiv Propam Polri tersebut melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J.

Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD seusai menerima rekomendasi Komnas HAM soal kasus tewas Brigadir J di Kemenko Polhukam, Senin (12/9/2022).

“Laporan Komnas HAM dan Komnas Perempuan tercakup di dalamnya, ini adalah hasil laporan yang tidak pro justicia, oleh sebab itu kita sampaikan saja biar kepolisian yang mendalami itu ya,” kata Mahfud MD.

Baca Juga: Komnas HAM Sampaikan 5 Rekomendasi ke Jokowi, Minta Kultur Kerja dan Kinerja Polri Diaudit

“Memang betul, kalau dari laporannya juga, memang sudah jelas tuh perencanaan pembunuhan pasal 340 dan 38, sehingga kalau Sambo itu tidak usah mengelak.”

Lantas, Mahfud MD dikonfirmasi soal seberapa penting motif pembunuhan Brigadir J bagi persidangan Ferdy Sambo.

Mengingat, Komnas HAM kembali menarasikan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Candrawathi di Magelang setelah Polri menghentikan laporan terkait hal tersebut.

“Soal motif itu tidak harus ada, tapi boleh ada juga, kadang kala hakim ingin tahu juga, karena kan itu apakah pelakunya ini orang sehat apa orang gila kan gitu, sehingga dicari motifnya, kalau sudah tidak gila, sebenarnya cukup,” ujarnya.

“Tapi mungkin apakah emosional atau terencana dan seterusnya itu terserah polisi, ya kita serahkan ke polisi yang mengolah itu, dan polisi kan tahu yang mana yang harus didalami mana yang tidak. Saya juga sudah koordinasi dengan Polisi tentang ini semua.”

Baca Juga: Komnas HAM Simpulkan Ferdy Sambo Lakukan Extra Judicial Killing, Patut Dihukum Seberat-beratnya

Dalam keterangannya, Mahfud MD pun merespons langkah-langkah perbaikan yang menjadi rekomendasi dari Komnas HAM terkait penyiksaan, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia di institusi Polri

Menurut Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah melakukan langkah-langkah awal untuk menghentikan segala sesuatu yang tidak tepat dalam institusi Polri.

Bahkan, kata Mahfud MD, untuk memastikan hal-hal tersebut tidak terjadi nantinya akan dibentuk lembaga.

“Nanti itu akan dilembagakan, pencegahan itu nanti akan dibuat di dalam sebuah mekanisme yang normal di dalam peraturan-peraturan dan kebijakan polisi,” ucap Mahfud MD.

“Sekarang dihentikan sudah dalam banyak kasus yang disebut sudah mulai dihentikan, saya kira kita harus optimis juga harus punya prasangka baik ya, bahwa Polri itu sebenarnya kalau mau jujur kan sudah on the track ya kasus ini.”