PBNU Maklum Harga BBM Naik, Gus Yahya: Kami Tidak Mau Menambah Beban Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengaku maklum dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya, menurut dia, keputusan tersebut memang harus dilakukan pemerintah di tengah situasi sulit akibat dampak Pandemi Covid-19 dan situasi global.

“Kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan Pemerintah merupakan pilihan sulit di tengah situasi pelik ini. Namun, kami memaklumi kenapa Pemerintah menaikkan BBM,” ucap Gus Yahya, Jumat (9/9/2022), sebagaimana dikutip Antara.

Oleh karena itu, kata Gus Yahya, PBNU memilih tidak mengambil sikap yang membebani pemerintah dengan kebijakannya menaikkan harga BBM.

Baca Juga: Terungkap, BBM Bersubsidi Dioplos Dijual ke Korporasi hingga Lintas Provinsi

“Caranya, kami harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban Pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya pada Sabtu, 3 September 2022, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM.

Harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10 ribu/liter. Lalu, solar subsidi naik dari Rp5.150 jadi Rp6.800/liter dan Pertamax juga ikut naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500/liter.

Jauh sebelum kenaikan harga BBM diputuskan, Presiden Jokowi mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502 triliun, dan diprediksi akan meningkat terus.

Baca Juga: Polda Jateng Gagalkan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dengan Jumlah 84,2 Ton Senilai Rp11,1 Miliar

“Tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke situ bukan besar, besar sekali. Bisa dipakai untuk membangun ibu kota satu, karena angkanya sudah Rp502 triliun. Ini yang kita harus ngerti, sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini?” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di Rakernas II PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juni 2022.

“Kalau kita nggak ngerti angka-angka, tidak merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini.”

Sebagai informasi, meski pemerintah telah memberikan penjelasan soal alasan kenaikan harga BBM, hingga hari ini unjuk rasa penolakan masih terjadi di sejumlah daerah.

Bahkan, Fraksi PKS di DPR melakukan aksi walkout dari sidang paripurna pada Selasa (6/9/2022) sebagai bentuk penolakan sekaligus meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan harga BBM.