Pertamina Minta Data Pemilik Mobil dari Korlantas Polri untuk Pembatasan BBM

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah akan tetap membatasi konsumsi BBM meski harganya sudah dinaikkan. Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya akan  meminta data dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk membatasi pembelian Pertalite dan Solar di SPBU.

Jika revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 selesai, data tersebut bisa langsung digunakan oleh Pertamina. Beleid itu mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Hal itu ia sampaikan dalam apat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).

"Cara yang kita lakukan sekarang adalah melakukan integrasi data dengan Korlantas. Jadi datanya kita tarik di mana didata itu ada nomor polisi, ada pemilik, ada cc-nya, ada jenisnya, sehingga nanti ketika regulasi keluar kita bisa langsung kunci berdasarkan data itu," kata Nicke dikutip dari kanal YouTube Komisi VI DPR RI, Jumat (9/9/2022).

Baca Juga: Siasati Kenaikan Harga BBM dengan Tips Hemat BBM, Agar Pengeluaran Lebih Irit

Menurut Nicke, data dari Korlantas Polri penting karena Pertamina baru memegang 2 juta dari 33 juta data kendaraan roda empat yang ada di RI. Itu berarti, baru 6,4 persen data yang masuk ke Pertamina.

Nicke menilai, terlalu lama jika menunggu masyarakat mendaftar MyPertamina seperti yang dilakukan selama ini.

Ia memastikan, data dari Korlantas Polri tidak akan disalahgunakan dan hanya dipakai untuk keperluan pembatasan Pertalite dan Solar.

"Kita kan tidak bisa menunggu ini sampai harus terdaftar semua. Padahal, kita berharap revisi perpres segera mungkin," ujar Nicke.

Baca Juga: Survei Indikator Politik: Mayoritas Warga Inginkan BLT BBM Rp1 Juta

"Itu kami lakukan untuk mengakselerasi kesiapan sistem Pertamina dalam nanti menerapkan pembatasan ataupun subsidi tepat sasaran. Tentu harus sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah," ujarnya.

Pembatasan konsumsi Pertalite dan Solar tetap diperlukan, karena harga jual kedua jenis BBM itu saat ini belum sesuai dengan harga keekonomiannya. Jadi meski harganya sudah dinaikkan, pemerintah masih harus tetap mensubsidi sisanya.

Jika konsumsi tidak dikontrol, pada akhirnya subsidi BBM juga tetap membebani APBN.