Survei Indikator Politik: Mayoritas Warga Inginkan BLT BBM Rp1 Juta

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mayoritas masyarakat menginginkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp1 juta, bukan Rp600.000. Hal itu terungkap dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Rabu (7/9/2022).

"Sekitar 50 persen yang menginginkan kompensasi dalam bentuk tunai terutama hingga jumlah Rp1 juta sebanyak 16,9 persen, Rp500.000 sebanyak 16,1 persen dan Rp300.000 sebanyak 7 persen,”  kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (8/9/2022).

"Di antara yang menyatakan pendapat, tampak semakin rendah nominal cenderung semakin panjang durasi, atau sebaliknya," ujarnya.

Baca Juga: Tarif Grab Bike Naik Mulai Sabtu 10 September, Cek Lagi Rincian Kenaikannya

Survei tersebut diadakan sebelum harga BBM dinaikkan oleh pemerintah pada 3 September lalu. Survei diadakan tepatnya pada 25-31 Mei 2022. Hasil survei juga mengungkap, sebenanya mayoritas responden menolak kenaikan BBM.

Burhanuddin mengatakan, meski mayoritas warga setuju bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran, penolakan terhadap kenaikan harga BBM tidak berbeda antara yang setuju maupun tidak setuju bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran.

 

"Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sudah sangat luas didengar warga, sekitar 71,8 persen masyarakat tahu. Mayoritas warga juga menentang kenaikan harga BBM sebesar 78.7 persen dari responden," ujarnya.

Kemudian para responden ditanya, jika kenaikan harga BBM tetap terjadi, kompensasi apa yang diinginkan. Hasilnya, kecenderungan warga tampak cukup menyebar terhadap sejumlah kompensasi yang sebaiknya diberikan untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM.

Baca Juga: Singapura Tarik Kecap dan Saus ABC Karena Mengandung Sulfur Dioksida dan Asam Benzoat

"Terutama harga bahan makanan pokok terjangkau 19.8 persen, memberikan bansos bagi warga miskin 16.5 persen, menyediakan lapangan kerja 15.3 persen, menyalurkan BLT 11.7 persen, menyediakan pendidikan yang terjangkau 7.8 persen, dan menaikkan upah minimum 7.7 persen," sebut Burhanuddin.

Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki ponsel sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.219 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Baca Juga: Ekslusif! Dialog Menkeu Sri Mulyani (2) Pastikan BLT Tepat Sasaran Pemerintah Lakukan Hal Ini

Margin of error survei diperkirakan ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang sudah dilatih.

Seperti diketahui, 20,65 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bansos dalam bentuk BLT pengalihan subsidi BBM. Nilainya adalah sebesar Rp12,4 triliun.

BLT itu akan dibayarkan oleh Kemensos sebesar Rp150.000 per KPM selama 4 kali. Akan dibayarkan sebanyak 2 kali sehingga setiap pembayaran KPM akan menerima Rp300.000.