ICW: Ingat Pinangki, Publik Tidak akan Pernah Lupa Bobroknya Kejaksaan Agung Tangani Perkara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pembebasan bersyarat Pinangki Sirna Malasari dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) semakin melengkapi keistimewaan proses hukum bekas jaksa tersebut.

Sebab di luar pembebasan bersyarat, kata ICW, publik tentu ingat betapa bobroknya Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Pinangki Sirna Malasari yang menjadi makelar kasus koruptor Djoko Tjandra.

Demikian Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, Kamis (8/9/2022).

“Jangan lupa, selain kado berupa kebebasan menghirup udara segar di luar lembaga pemasyarakatan, masyarakat tidak akan pernah lupa betapa bobroknya Kejaksaan Agung saat menangani perkaranya,” ucap Kurnia, Kamis (8/9/2022).

ICW pun membeberkan bobroknya Kejaksaan Agung ketika tangani perkara Pinangki Sirna Malasari.

Baca Juga: Banyak Koruptor Bebas Bersyarat, MAKI: Ini Jadi Pesan, Korupsi Tidak Berefek Hukum Menakutkan

Mulai dari mencuatnya gagasan ingin memberikan bantuan hukum kepada Pinangki, resistensi Korps Adhyaksa dari Komisi Kejaksaan, sengkarut koordinasi dengan KPK, hingga tuntutan yang sangat ringan.

“Selain itu, penting bagi masyarakat ingat bahwa Pinangki tidak hanya terlibat dalam satu jenis kejahatan, melainkan tiga sekaligus. Di antaranya penerimaan suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang,” ujar Kurnia Ramadhana.

“Dengan kondisi seperti itu tentu tuntutan ringan, diskon hukuman, dan percepatan keluarnya Pinangki dari lembaga pemasyarakatan sulit diterima akal sehat masyarakat.”

Kurnia pun menuturkan spesifik permasalahan pembebasan bersyarat Pinangki, sumber persoalannya ada tiga.

Baca Juga: Kapolri Ungkap Pernyataan Bharada E saat Ubah Keterangan: Pak, Saya Tidak Mau Dipecat