BLT BBM Rp 24 T, Pengamat: Data di Sejumlah Daerah Belum Akurat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat kebijakan publik meminta pemerintah menyempurnakan akurasi data penerima; terutama di luar Ibu Kota Jakarta.

Sementara, pihak Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan, data bantuan langsung tunai merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengawasan pembagian BLT juga melibatkan Ketua RT RW hingga Kepala Desa.

Pemerintah wajib tepati janji dan ketat mengawasi, bansos pengalihan BBM, sampai tepat sasaran; ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan.

Setelah harga bahan bakar minyak (BBM) naik, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) secara tepat sasaran jadi tugas pemerintah.

Penyempurnaan data jadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah.

Ya, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi, sejak Sabtu (3/9) lalu.

Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah menyiapkan sejumlah tambahan bantalan sosial, salah satunya BLT BBM.

Pemerintah menyiapkan BLT senilai Rp 24 triliun.
_____                                                                                           

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam nonstop di https://www.kompas.tv/live.

Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia. Yuk, subscribe channel YouTube Kompas TV!

Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari Kompas TV. Sahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: https://www.kompas.tv.