Jokowi Perintahkan Pemda Salurkan 2 Persen dari Dana 2,17 Triliun untuk Bantu Ojol hingga Nelayan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pemerintah daerah (pemda) menyalurkan anggaran sebesar 2 persen dari Rp 2,17 triliun untuk bantuan kepada pengemudi angkutan umum, ojol, dan nelayan.

Anggaran sebesar Rp2,17 triliun tersebut merupakan dana transfer umum daerah, dan diharapkan dapat membantu masyarakat yang terimbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Saya sudah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan," ujar Presiden dalam konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022) siang.

Baca Juga: Kunjungi Indonesia, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr Bakal Bertemu Jokowi untuk Bahas Hal Ini

Di hari yang sama, pemerintah menyesuaikan harga tiga jenis BBM, yakni Pertalite, solar, dan Pertamax.

Harga pertalite dari Rp 7.650 per liter disesuaikan menjadi Rp 10.000 per liter, solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Menurut Jokowi, keputusan ini terpaksa dilakukan lantaran melonjaknya harga minyak dunia yang mengakibatkan pembengkakan anggaran subsidi BBM.

Pemerintah, lanjut dia, telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia dengan menggunakan subsidi dari uang negara.

Namun, tak dapat dipungkiri itu berimbas pada meningkatnya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

Pada tahun 2022, anggarannya meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan.

Menurutnya, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.

Baca Juga: Bagikan BLT ke Warga Lampung, Presiden Jokowi: Ingat Uangnya Jangan Dipakai Beli HP atau Baju Baru

Padahal, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi ke masyarakat kurang mampu.

"Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ujar Jokowi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata dia.