Soal Rencana Kenaikan Harga BBM, Eks Menteri ESDM Sudirman Said: Makin Cepat Diumumkan Makin Baik

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ikut angkat bicara terkain rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Menurutnya, semakin cepat penyesuaian harga diumumkan, akan semakin baik, karena tidak akan menyebabkan kenaikan harga pangan maupun barang yang ditimbulkan oleh spekulasi.

"Harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa energi itu ada harganya," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Politik Bantalan Sosial dan Rem Darurat Subsidi BBM' yang disiarkan secara daring di Jakarta, Jumat (2/9/2022), dilansir dari Antara.

Hal itu didasarkan Sudirman yang melihat bahwa penyesuaian harga BBM ditujukan untuk jangka panjang dan bukan hanya untuk beberapa tahun ke depan saja.

"(Penyesuaian harga BBM) ini tidak bisa dilihat dari satu periode presiden, namun jangka panjang yang berkelanjutan,"  katanya.

Menurutnya, subsidi BBM lebih baik direalokasikan untuk kebutuhan yang lebih produktif, seperti pembangunan sumber energi baru terbarukan (EBT), sehingga bisa mengurangi ketergantungan akan energi fosil, sekaligus memaksimalkan potensi sumber daya alam di Indonesia.

Baca Juga: Polemik Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Alasan Dibaliknya yang Dilematis

"Sudah separuh kebutuhan BBM kita impor, sementara ada potensi EBT yang belum tereksplor, itu yang mungkin bisa dimaksimalkan untuk masa depan," ungkapnya.

Untuk jangka pendek, menurut Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 itu, penyesuaian harga BBM yang terpenting untuk menyelamatkan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terlebih dahulu.

Dengan kondisi harga minyak di tingkat global dan anggaran subsidi yang diperkirakan dapat terus membengkak, menurutnya, tidak ada pilihan lagi selain menyesuaikan harga BBM.

Sudirman juga menuturkan, subsidi BBM ke depannya lebih baik diberikan kepada orang, karena apabila diberikan kepada barang akan selalu menimbulkan pergeseran atau distorsi.

Baca Juga: Rencana BBM Naik, Jokowi: Rencana Kenaikan Harga BBM Masih Dihitung

Ia pun mengapresiasi upaya pemerintah yang mulai melakukan realokasi anggaran subsidi BBM ke bantalan sosial (bansos).

Seperti diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menggelontorkan tambahan anggaran bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun sebagai pengalihan beban biaya subsidi BBM, yang terbagi untuk BLT sebesar Rp12,4 triliun, bantuan subsidi upah (BSU) Rp9,6 triliun, dan subsidi transportasi daerah sebesar Rp2,17 triliun.