Geger Politik Tewaskan 15 Orang, Ulama Irak Protes dengan Mogok Makan

BAGHDAD, KOMPAS.TV - Ulama cum politisi Irak Muqtada al-Sadr mengumumkan mogok makan dan pensiun dari dunia politik pada Senin (29/8/2022) malam.

Hal itu dilakukan setelah terjadi kebuntuan rapat parlemen, disusul kerusuhan bersar yang menelan 15 korban jiwa.

Seperti dilaporkan Associated Press, pengikut ulama Syiah itu bereaksi menyerbu istana kepresidenan setelah rapat berakhir tanpa kesepakatan.

Pemerintah caretaker Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi, meresponnya dengan mengerahkan tank serta kendaraan lapis baja di sekitar "Zona Hijau" Baghdad. Mereka juga mendeklarasikan jam malam efektif mulai pukul 15.30 waktu setempat.

Ketika malam tiba, tembakan terus terdengar di ibu kota. 

Sadr mengatakan via Twitter, perjuangan melawan korupsi yang memakai jalur kekerasan adalah tindakan yang tak termaafkan.

Baca Juga: Banjir Parah Tewaskan 1.000 Orang Lebih, Ini Informasi KBRI Islamabad untuk WNI di Pakistan

Terlepas dari itu, Rusia Today menyebut adanya laporan yang belum dikonfirmasi tentang tembakan artileri di "Zona Hijau", serta aktivasi sistem pertahanan di kedutaan Amerika Serikat (AS).

Kuwait yang bertetangga dengan Irak, meminta semua warganya meninggalkan negara itu terkait situasi keamanan. 

Sementara Milisi Kurdi di Irak bagian utara bersiaga tinggi atas kemungkinan serangan sisa-sisa kelompok teroris ISIS.

Baca Juga: Tentara AS-India Gelar Latihan Gabungan di Dekat Perbatasan China, Beijing: Kami akan Terus Pantau

Partai Sadr memenangkan 73 kursi di parlemen Irak yang berkapasitas 329 kursi dalam pemilihan tahun lalu, tetapi belum dapat membentuk koalisi pemerintahan.

Anggota parlemennya mengundurkan diri pada Juni 2022 dan menyerukan pemilihan baru. Sisanya terus menduduki badan legislatif untuk mencegah faksi Syiah lain, yang dituduh terlalu dekat dengan Iran, membentuk pemerintahan baru.

Sadr menjadi terkenal setelah invasi AS ke Irak pada 2003, pertama-tama memuji penggulingan Presiden Saddam Hussein, kemudian mengecam pendudukan AS. 

Gerakan politiknya memiliki sayap militer yang disebut "Tentara Mahdi."