Mengejutkan, Subsidi BBM dalam APBN 2022 Capai Rp502,4 Triliun Ternyata Setara 4 Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah akan kembali mengambil kebijakan penyesuaian subsidi BBM setelah mengetahui kuota Solar dan Pertalite subsidi akan habis pada Oktober 2022.

Walaupun, sebelumnya dalam Perpres 98/2022, pemerintah telah memperbarui perhitungan kompensasi subsidi BBM, elpiji tiga kilogram, dan listrik dalam APBN 2022 dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, langkah ini harus diambil karena jika dibiarkan dengan tren subsidi seperti ini maka belanja subsidi dan kompensasi BBM akan semakin besar.

“Perlu ditambah lagi 195,6 triliun sehingga menjadi Rp698 triliun sampai akhir tahun,” ujarnya, dalam jumpa pers yang juga dipantau KOMPAS.TV, Jumat (26/8/2022) petang.

Baca Juga: Ada Penyesuaian Subsidi BBM, Ini Penjelasan Rinci Menteri Keuangan Sri Mulyani

Sri Mulyani memaparkan nominal Rp502,4 triliun subsidi energi ternyata setara dengan pembangunan di daerah tertinggal dan terluar.

Jika dianalogikan, Rp502,4 triliun bisa digunakan untuk membangun empat hal sebagai berikut:

1. Pembangunan 3.333 rumah sakit (asumsi biaya Rp150 miliar per rumah sakit)

2. Pembangunan 227.886 sekolah dasar (biaya Rp2,19 miliar per SD)

3. Pembangunan 3.501 ruas tol baru (biaya Rp142,8 miliar per kilometer)

4. Pembangunan 41.666 puskesmas dengan biaya Rp12 miliar per unit)

“Ini hanya untuk memberikan sign of magnitude ini angka yang besar dan riil, dan ini masih belum cukup, masih akan berpotensi, menambah Rp195,6 triliun dengan tren harga minyak dan jumlah volume konsumsi yang dilakukan masyarakat,” ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan jika Rp195,6 triliun tidak disediakan pada tahun ini maka akan ditagih lewat APBN 2023.

Baca Juga: Sri Mulyani Soal Tambahan Subsidi BBM Rp198 T: Dari Mana Anggarannya?

“Tagihannya tahun depan pas kita menjaga APBN supaya sehat mengurangi defisit 3 persen. Angka itu memakan separuh dari anggaran subsidi kompensasi tahun depan, yakni Rp 336,3 triliun,” tandas Sri Mulyani.