Ada Penyesuaian Subsidi BBM, Ini Penjelasan Rinci Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.TV- Melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, pemerintah menjelaskan secara detail mengambil kebijakan penyesuaian subsidi BBM.

Menurut Sri Mulyani, terjadi perubahan kondisi yang mengakibatkan perlu penyesuaian subsidi BBM, elpiji tiga kilogram, dan listrik.

“Ada perubahan di harga minyak mentah Indonesia (ICP/Indonesia Crude Price) dari asumsi setahun 63 dolar AS per barel menjadi lebih dari 100 dolar AS per barel,” ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers, Jumat (26/8/2022) yang dipantau KOMPAS.TV.

Padahal, APBN 2022 yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2021, disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 3 persen, tingkat bunga 6,8 persen, nilai tukar rupiah 14.350 per dolar AS, ICP 63 dolar AS per barel, lifting 703, dan lifting gas 1.036.

Baca Juga: Sri Mulyani Soal Tambahan Subsidi BBM Rp198 T: Dari Mana Anggarannya?

“Kalau memakai APBN 2022, alokasinya tidak memadai,” ucapnya.

Setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPR dan komisi XI menghasilkan dasar perubahan aturan APBN 2022 yang dituangkan ke dalam Perpres 98/2022. Artinya, kenaikan ICP membuat alokasi subsidi BBM, elpiji tiga kilogram, dan listri naik tiga kali lipat dalam APBN 2022.

Semula, negara mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp152,5 triliun. Kondisi saat ini, termasuk perang yang memicu harga minyak melambung tinggi, membuat negara harus mengalokasikan subsidi BBM menjadi Rp502,4 triliun atau lebih dari tiga kali lipat.

Pertimbangan lain, pemerintah menyesuaikan subsidi BBM, elpiji, dan listrik adalah kuota Solar dan Pertalite subsidi habis pada Oktober 2022 seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi yang membuat mobilitas meningkat.

“Apabila tren ini dibiarkan terus dengan kondisi seperti ini, belanja subsidi dan kompensasi BBM akan lebih besar, perlu lagi ditambah Rp 195,6 triliun menjadi Rp 698 triliun sampai akhir tahun,” kata Sri Mulyani.

Selama ini, konsumsi dan subsidi BBM juga lebih dinikmati oleh rumah tangga (RT) mampu. Ia menyebutkan solar 89 persen dinikmati dunia usaha, 11 persen dinikmati RT yang terdiri dari 95 persen RT mampu dan hanya 5 persen RT miskin (nelayan dan petani).

Demikian pula, subsidi Pertalite 86 persen dinikmati RT yang terdiri dari 80 persen RT mampu dan 20 persen RT miskin, subsidi elpiji tiga kilogram 68 persennya dinikmati RT mampu dan pertamax 86 persennya dinikmati RT mampu.

“Ini situasi dari APBN, penerimaan negara Rp 420 triliun untuk subsidi energi, itu enggak akan mencukupi karena akan habis,” tuturnya.

Sri Mulyani tidak menampik sampai saat ini  APBN 2022 masih surplus, akan tetapi hal itu karena tagihannya baru muncul September 2022. Jadi surplus akan langsung habis untuk membayar.

Baca Juga: Sri Mulyani Buka Data di DPR, Orang Kaya "Minum" Subsidi Pertalite Sampai Rp80 T

Ia menegaskan pemerintah akan mengelola APBN secara hati-hati. Sebab, subsidi yang ratusan triliun rupiah justru dinikmati kelompk masyarakat mampu dan menciptakan kesenjangan lebar.

“Oleh karena itu diperlukan berbagai langkah, menjaga APBN sebagai shock absorber, subsidi tidak dicabut tetapi disesuaikan, APBN tetap dijaga supaya bisa menghadapi 2023, dan semua gotong royong, masyarakat yang relatif mampu bisa berkontribusi lebih banyak,” ujar Sri Mulyani.