Bisa Dialokasikan ke Sektor Lain, Pemerintah Upayakan Subsidi Energi Tak Lebih dari Rp502 T

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah mengupayakan agar subsidi energi agar tidak membengkak dari level Rp502 triliun sehingga tidak memberikan tekanan terhadap APBN. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema untuk mempertahankan besaran subsidi energi agar tidak bertambah. Mulai dari pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi, penyaluran subsidi langsung kepada masyarakat kurang mampu, hingga rencana menaikkan harga Pertalite dan Solar.

Jika pemerintah tidak melakukan upaya-upaya tersebut, lanjutnya, maka nilai subsidi energi bisa membengkak menjadi Rp690 triliun.

"Pemerintah pertahankan subsidi energi Rp500 triliun. Kalau itu bisa dihemat, kenapa mesti diboroskan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/8/2022). 

Pemerintah memaparkan nilai keekonomian bahan bakar minyak jenis Pertalite adalah sebesar Rp17.200 per liter, tapi harga yang dijual saat ini hanya Rp7.650 per liter.

Sedangkan, untuk harga keekonomian solar adalah sebesar Rp17.600 per liter, namun harga solar di banyak SPBU senilai Rp5.150 per liter.

Adapun harga keekonomian Pertamax adalah sebesar Rp19.900 per liter, sedangkan harga jual saat ini hanya sebesar Rp12.500 per liter.

Baca Juga: Polemik Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Alasan Dibaliknya yang Dilematis

Dalam sehari, Indonesia mengimpor sekitar 600 ribu barel sampai 700 ribu barel per hari. Kini harga minyak mentah bertengger pada angka 96 dolar AS per barel, sehingga uang yang dibelanjakan pemerintah untuk membeli BBM dari luar negeri sekitar 65 juta dolar AS per hari.

Namun, Menteri Arifin menekankan, keputusan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar belum akan dilakukan pada pekan ini karena pemerintah masih perlu banyak pertimbangan dan perhitungan mengenai dampak terhadap ekonomi dan sosial.

"(Keputusan menaikkan BBM) belum minggu ini, biar tenang dulu semuanya," pungkasnya.

Sejalan dengan itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menuturkan, penyesuaian harga BBM sudah selayaknya dilakukan untuk mengurangi beban APBN. Anggaran subsidi BBM bisa dialihkan untuk pembangunan sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, apabila pemerintah bisa mengalihkan Rp100 triliun dari subsidi BBM ke sektor pendidikan dan kesehatan, hal itu bisa memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan Indonesia ke depan.

"Setiap siswa mendapatkan Rp12 juta selama setahun, maka akan ada 8,3 juta siswa yang akan mendapatkan beasiswa selama setahun," katanya.

"Untuk pembangunan sekolah yang biayanya Rp2,5 miliar, maka akan ada 40 ribu sekolah yang bisa dibangun. Kalau untuk pembangunan puskesmas senilai Rp5 miliar, maka akan ada 20 ribu puskesmas terbangun," tandas dia.