Investasi Bersama Sumber Daya Air sebagai Upaya Pengelolaan DAS Terpadu di Pasuruan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Berdasarkan data yang dihimpun Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Kabupaten Pasuruan atau FDP, terjadi penurunan debit Mata Air Umbulan dari 6.000 liter/detik tahun 1980 menjadi sekitar 4.000 liter/detik pada 2018.

Data tersebut mengindikasi adanya penyusutan debit air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur. Mata Air Umbulan yang terletak di tengah wilayah DAS Rejoso merupakan salah satu mata air dengan debit terbesar di pulau Jawa.

Tidak hanya menyuplai air bersih untuk Kabupaten Pasuruan saja, mata air tersebut juga mendukung Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Di samping itu, DAS Rejoso juga menyediakan berbagai macam Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendukung penghidupan masyarakat yang bermukim di daerah sekitar.

Namun, tekanan ekologi terhadap DAS Rejoso saat ini makin meningkat. Mulai dari perubahan tutupan lahan, dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, hingga penambangan galian C (batu dan pasir) yang mempercepat laju erosi. 

Di sisi lain, pengeboran untuk pembuatan sumur artesis warga dan penggunaan air untuk industri di kawasan hilir juga kian meningkat. Lebih lanjut, pada 2020, terdapat sekitar 600 titik sumur bor yang dibuat masyarakat untuk keperluan domestik dan pertanian dengan debit antara 2-20 liter per detik.

Sumur bor tidak dilengkapi keran pengatur sehingga tak jarang air terbuang percuma saat sedang tidak digunakan. Padahal, kebutuhan akan sumber air bersih terus mengalami peningkatan juga.

Bila cekungan air tanah di DAS Rejoso kering, akan banyak pihak yang kesulitan. Petani, peternak, hingga 1,6 juta jiwa pelanggan air bersih dari SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Umbulan akan kesulitan. Kekeringan juga berisiko menghampiri sumur di rumah ibadah, sekolah, dan rumah tangga.

Baca Juga: Gandeng UI, YLA, dan National Geographic Society, Danone Indonesia Gelar Pembelajaran Samtaku

Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pada 2016 sampai 2018, Rejoso Kita melaksanakan program percontohan skema pembayaran jasa lingkungan untuk konservasi hulu dan tengah DAS Rejoso.

Sebanyak 174 petani dari 12 kelompok tani pengelola lahan seluas 106,6 hektar di tujuh desa di Kecamatan Tosari dan Pasrepan mendapatkan pembayaran jasa lingkungan (Rp 1,5 juta/ha/tahun - Rp 3,2 juta/ha/tahun) atas upaya konservasi yang mereka lakukan.

Adapun upaya pemeliharaan yang dilakukan diantaranya menjaga dan mempertahankan 300-500 pohon per hektar, membuat strip rumput penahan erosi, dan membuat rorak untuk meningkatkan infiltrasi air hujan.

Inisiasi ini didukung Danone-AQUA khususnya Pabrik Keboncandi yang memasok kebutuhan air minum dalam kemasan di wilayah Pasuruan, Jawa Timur.

World Agroforestry (ICRAF) melakukan simulasi komputer menggunakan Model Hidrologi GenRiver - Generic Riverflow yang menggambarkan skema pembayaran jasa lingkungan dengan menjaga jumlah tegakan sebanyak 500 pohon per hektar mampu meningkatkan infiltrasi sebanyak 0,5–1 persen dan menurunkan limpasan permukaan sebanyak 1,5–2 persen.

Selain melaksanakan program pilot pembayaran jasa lingkungan hidup, program Rejoso Kita yang dilaksanakan ICRAF dengan dukungan Danone Ecosysteme Fund juga mengenalkan sejumlah program.

Program yang diperkenalkan yaitu teknologi budi daya padi ramah lingkungan, percontohan konstruksi dan manajemen, serta pengelolaan sumur bor yang aman dan efisien di wilayah hilir DAS Rejoso.

Program-program tersebut dirancang untuk menjawab berbagai persoalan DAS yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan, alih guna lahan, hilangnya vegetasi yang mengakibatkan terjadinya banjir, erosi tanah, longsor, bahkan kekeringan.

Baca Juga: Inisiatif Keberlanjutan Danone-Aqua Raih Dua Kategori BISRA 2022

Untuk memperkuat pemahaman dan kepedulian tentang kondisi terkini DAS Rejoso dan DAS-DAS lain di Kabupaten Pasuruan serta urgensi dilakukannya upaya-upaya konservasi, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Kabupaten Pasuruan atau FDP mengadakan acara lokakarya.

Lokakarya bertema “Pengelolaan DAS Terpadu di WIlayah Kabupaten Pasuruan Melalui Investasi Bersama Sumber Daya Air” di Jakarta (25/08/2022). Acara ini dihadiri kalangan pemerintah pusat dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI, Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. yang diwakili Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kemenko Marves RI, Mochamad Saleh Nugrahadi, S.Si., M.Sc., Ph.D. menyampaikan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, tidak hanya untuk alam tapi juga untuk menjamin keberlangsungan bisnis pengusahaan sumber daya alam.

Mochamad Saleh mengatakan, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Upaya pengelolaan memerlukan keterlibatan aktif dan investasi seluruh pemangku kepentingan, utamanya masyarakat dan pengusaha yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

“Dengan bekerja bersama dari hulu ke hilir, kami yakin DAS Rejoso akan terjaga dan dapat dimanfaatkan hingga bertahun-tahun yang akan datang. Kami juga mendorong DAS Rejoso untuk menjadi contoh baik pengelolaan DAS terpadu di dalam World Water Forum 2024 nanti,” papar Mochamad Saleh.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc., yang diwakili oleh Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, KLHK, Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES. menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya pelestarian DAS Rejoso.

Menurut Erik upaya tersebut adalah wujud menjaga daerah aliran sungai agar tetap sehat. Lebih lanjut, Erik mengibaratkan air sebagai darah dalam kehidupan suatu DAS.

“Kita perlu membangun pemikiran bahwa menjaga air tetap lestari sama dengan menjaga diri sendiri. Ini berlaku bagi semua pengguna air, masyarakat umum dan khususnya pihak industri,” kata Erik.

“Pemerintah dengan instrumen kebijakan di tingkat nsional maupun daerah. KLHK memiliki banyak data dan informasi berbasis riset yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan terpadu DAS. Pelaku usaha dapat mengaitkan upaya-upaya konservasi DAS untuk mendukung penilaian peringkat PROPER," sambung Erik Teguh.