Tanggapi Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi, PKS: Ibu Rumah Tangga dan Emak-Emak yang Tanggung Beban

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ibu rumah tangga dan emak-emak merupakan pihak yang menanggung beban jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati, Rabu (24/8/2022).

Menurut Kurniasih kenaikan harga BBM bersubsidi pasti akan berdampak pada meningkatnya inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok.

Apalagi saat ini inflasi pangan sedang tinggi mencapai 11 persen. Jika ditambah efek kenaikan harga BBM subsidi, kenaikan inflasi pangan pasti juga diikuti dengan kenaikan harga bahan pangan.

"Akhirnya siapa yang harus menanggung beban ini? Ya, ibu rumah tangga para emak-emak yang setiap hari sudah dibebani cara mengirit pengeluaran karena ekonomi keluar sedang bangkit sejak pandemi,” jelasnya dikutip dari keterangan tertulis.

Baca Juga: Pertamina Ancam Tutup SPBU Yang Selewengkan BBM

“Ditambah beberapa kenaikan komoditas pokok dan sekarang dapat kado kemerdekaan berupa harga BBM subsidi naik. BBM subsidi naik, emak-emak makin menjerit!" tegas Kurniasih.

Pernyataan Kurniasih tersebut sebagai respons atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi pekan depan, dengan alasan beban subsidi energi yang terlampau besar.

Kurniasih bahkan memastikan ekonomi keluarga terpukul. Saat ini, keluarga kelas menengah sudah merasakan dampak kenaikan harga Pertamax belum lama ini dan beralih ke Pertalite.

Sementara keluarga kelas bawah akan semakin dalam terpukul dengan dampak kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari.

"Jika harga Pertalite ikut dinaikkan maka baik keluarga kelas menengah dan keluarga kelas bawah harus mengurangi alokasi pengeluaran rutin.”

“Pilihannya mengurangi penggunaan BBM subsidi padahal itu untuk aktivitas ekonomi sehari-hari warga atau mengurangi pos pengeluaran lain yang sudah mepet sehingga semakin tertekan," ungkap Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini.

Ia juga mengingatkan tentang pernyataan Presiden RI, Joko Widodo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022, bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 Triliun.

"Presiden dengan jelas menyebut subsidi BBM diberikan agar harga di masyarakat tidak melambung tinggi. Tapi istilahnya belum kering ucapan beliau sudah keluar rencana kenaikan harga BBM subsidi," kata dia.

Bagi Kurniasih, pemerintah bisa mengevaluasi beberapa proyek nasional yang justru menghambur-hamburkan anggaran seperti proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dampaknya tidak bisa dirasakan seluruh masyarakat.

"Keluarga-keluarga Indonesia utamanya ibu rumah tangga sedang harap-harap cemas. Beban negara dikurangi dengan kenaikan harga BBM subsidi tapi bebannya beralih ditanggung oleh keluarga menengah ke bawah ini.”

Baca Juga: Polemik Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Alasan Dibaliknya yang Dilematis

“Sementara proyek-proyek yang memakan APBN besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan IKN jalan terus," ujar Kurniasih.