JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto meminta kepada para menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju untuk tak membuat gaduh dengan mengeluarkan pernyataan kalau harga BBB bersubsidi seperti Pertalite dan Solar akan naik. Sebab itu akan membuat resah masyarakat.
Anggota Komisi VII ini menyebut isu kenaikan harga BBM ini sangat sensitif. Sehingga harus dikomunikasikan hanya oleh menteri yang berkompeten dan berwenang terkait masalah ini. Dengan demikian kabar kenaikan harga BBM tidak simpang siur.
Baca Juga: Soal Harga Pertalite Naik, Luhut: Keputusan Akhir di Tangan Presiden
"Mohon para Menteri dapat menahan diri. Tidak usah bikin gaduh. Pasalnya ini membuat masyarakat resah di tengah tingginya harga bahan pangan sekarang ini," kata Mulyanto, Selasa (23/8/2022).
Mulyanto menjelaskan, sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara tahunan untuk bulan Juli 2022 yang sebesar 4,94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015, didominasi terutama oleh inflasi makanan yang mencapai angka 11 persen.
Angka inflasi ini, menurut BPS juga dipicu oleh kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi seperti pertamax, pertamax turbo, dexlite dan Pertamina Dex.
"Jadi tidak dapat kita bayangkan akan seperti apa melonjaknya inflasi kelompok makanan ini bila Pemerintah nekat menaikan harga BBM bersubsidi, seperti solar dan Pertalite."
"Karena BBM bersubsidi ini digunakan secara luas oleh masyarakat kecil termasuk untuk angkutan umum orang maupun sembako " ujarnya.
Menurut dia, Pemerintah harus sunguh-sungguh memperhatikan suara hati rakyat kecil.
"Jangan menambah penderitaan mereka, yang masih belum pulih dan masih belum kuat untuk bangkit dari terpaan pandemi Covid-19," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, kepastian keputusan terkait kenaikan harga Pertalite dan Solar ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah tetap berupaya menjamin pasokan Pertalite dan Solar tersedia.
Baca Juga: Airlangga: Harga Pertalite Rp13.150 per Liter, Itu Jika Tak Disubsidi Pemerintah
"Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," kata Luhut seperti dikutip dari Antara, Minggu (21/8/2022).
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.