Akses Sipol Dibatasi KPU, Bawaslu Kesulitan Lakukan Pengawasan Verifikasi Administrasi Parpol

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menjelaskan kendala pihaknya dalam mengawasi tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi (vermin) partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. 

Ia menyatakan, mulai tanggal 16 hingga 29 Agustus, proses vermin bergerak ke tingkat kabupaten/kota. Hanya saja, menurut Lolly, akses Bawaslu terhadap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terkendala keterbatasan akses.

Baca Juga: Nama Dicatut Jadi Anggota Parpol padahal Tak Terlibat, Bawaslu Sulsel Terima 23 Aduan dalam Sipol

"Selain server sebelumnya sempat down, jajaran Bawaslu juga tidak bisa membaca NIK (nomor induk kependudukan) secara utuh. Termasuk tidak bisa membaca KTP, KK, KTA sehingga hal ini menyulitkan proses pengecekan yang kami lakukan," kata Lolly di Jakarta, Kamis (18/8/2022), dikutip dari laman resmi Bawaslu.

Dia meyakinkan, Bawaslu pun turut melakukan pengawasan guna memberikan ruang bagi parpol yang kesulitan dalam mengakses Sipol. 

"Bawaslu memastikan semua berjalan dengan baik. Kendala pengawasan di lapangan ini sekilas dianggap biasa, tetapi bisa berbahaya kalau tak bisa ditemukan jalan keluarnya," ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, diketahui ada 275 orang dari jajaran Bawaslu yang diduga dicatut namanya oleh parpol. 

"Paling banyak pencatutan ini dialami oleh jajaran sekretariat. Sampai saat ini, proses penarikan data pencatutan nama ini masih terus berjalan," katanya.

Lolly juga mengungkapkan bahwa beberapa upaya pencegahan sudah dilakukan Bawaslu. 

Upaya tersebut meliputi penerbitan surat instruksi kepada seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pencermatan nama dan NIK pada data keanggotaan parpol.

Lolly menegaskan saat ini posko aduan sudah dibuka di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi. 

"Kami sedang menghimpun data secara nasional," kata dia.

Dia menegaskan, bahwa tidak ada kerja sama dengan lembaga asing yang berpotensi mengganggu kemandirian penyelenggaraan, terutama pengawasan pemilu. 

Untuk kolaborasi kegiatan yang dilakukan, berupa diseminasi informasi kepada kaum muda terkait partisipasi pemuda dalam pengawasan pemilu.

Baca Juga: 16 Parpol yang Tak Lolos Ikut Pemilu 2024 Bisa Ajukan Sengketa ke Bawaslu, Begini Aturannya

"Pada beberapa hari yang lalu ada kolaborasi kegiatan untuk memeriahkan Hari Pemuda Internasional antara Bawaslu dan The International Foundation for Electoral Systems (IFES) tetapi sifatnya hanya diseminasi informasi agar kalangan muda menjadi melek pemilu." 

"Tak ada sharing dana, tak ada sharing data dalam kegiatan kolaborasi ini," katanya.