Ketua MPR Singgung Kenaikan Utang Jadi Beban, Sri Mulyani Sebut Kerja Keras 2 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah hingga Juli 2022 telah mencapai Rp 7.163,12 triliun. Nilai utang pada Juli 2022 tersebut naik 0,55 persen dibandingkan bulan lalu, yang nilainya mencapai Rp7.123,62 triliun.

Jumlah utang tersebut menjadi sorotan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat berpidato dam Sidang Tahunan MPR pada Selasa (16/8/2022) lalu. Bambang mengatakan, pemerintah akan terbang dengan bunga utang yang besar di mana depan.

Ia juga menyebut rasio utang pemerintah sudah mencapai 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan," kata Bambang seperti dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (18/8/2022).

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp5.883,8 T Per Juni 2022

Namun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio utang terhadap PDB sebenarnya menurun pada tahun ini. Walaupun memang ada peningkatan utang dalam 2 tahun terakhir.

"Rasio utang Indonesia tahun 2022, hingga Juli sudah menurun sangat tajam, sekarang di 37,9 persen. Tadi yang disampaikan ketua MPR masih di angka 40,73 persen yaitu posisi akhir 2021," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2023 di hari yang sama.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan utang memang karena APBN bekerja keras untuk menanggulangi Covid dan memulihkan ekonomi. Sehingga Covid bisa dikendalikan dan perekonomian tetap berjalan.

"APBN kita yang sudah bekerja keras 2 tahun sekarang menuju soft lending tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi," ucapnya.

Kerja keras APBN itu juga terlihat dari pengakuan dunia internasional. Di mana Indonesia termasuk 1 dari 30 negara yang mengalami kenaikan rating atau peringkat utang dan investasi.

Sementara 161 negara mengalami downgrade akibat kondisi fiskal yang buru.

Baca Juga: Saat Luhut Minta Utang China Jangan Sampai Mubazir hingga Sebut Utang RI Terkecil di Dunia

"Inilah artinya kita menggunakan fiskal tools secara hati-hati dan tepat, sehingga kita bisa memulihkan ekonomi namun tidak mengorbankan kesehatan APBN," lanjutnya.

Berdasarkan data Kemenkeu, porsi utang Indonesia didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) dengan besaran mencapai 88,50 persen dari total utang. Lalu sisanya, yakni sebesar 11,50 persen berasal dari pinjaman.

Secara lebih rinci, utang Indonesia dari SBN denominasi rupiah dan valuta asing (valas) mencapai Rp 6.339,64 triliun. SBN berdenominasi rupiah sendiri mencapai Rp 5.033,99 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp 4.121,43 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 912,56 triliun.

Baca Juga: Takut Banget Loh, yang Punya Utang Galak Banget Waktu Ditagih, Begini Penjelasannya

Sementara itu, SBN berdenominasi valas mencapai Rp 1.305,65 triliun terdiri dari SUN Rp 978,73 triliun dan SBSN Rp 326,92 triliun.

Lalu, utang melalui pinjaman sebesar Rp 823,48 triliun, terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 15,65 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 807,82 triliun. Pinjaman dari bilateral sebesar Rp 271,72 triliun, multilateral Rp 493,02 triliun, dan pinjaman bank komersial Rp 43,08 triliun.