Krisis Siswa, Sekolah Swasta di Kota Malang Belum Merdeka

MALANG, KOMPAS.TV-Di tengah kemeriahan HUT RI ke-77, kesetaraan pendidikan masih menjadi sorotan. Di Kota Malang, sekolah swasta belum merdeka karena mengalami krisis siswa.

Salah satu sekolah yang mengalami krisis siswa adalah SMP Sri Wedari, yang terletak di Jalan Bogor Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang. Sekolah swasta ini sudah berusia 44 tahun.

Perbedaan kentara terlihat begitu memasuki lingkungan sekolah. Halaman sekolah yang sepi, begitu juga dengan lorong-lorong sekolah yang tidak dipenuhi siswa. Ruang kelas pun tidak penuh, hanya diisi beberapa siswa.

Hal tersebut dikarenakan tiap tahunnya jumlah siswa yang masuk terus berkurang. Terakhir di penerimaan siswa baru tahun 2022 ini, hanya 16 siswa yang mendaftar. Pihak sekolah swasta pun merasa belum merdeka, di tengah 77 tahun kemerdekaan Indonesia.

"Dalam kurikulum yang merdeka, kita belum bisa merasakan kemerdekaan untuk sekolah swasta. Salah satunya, kami masih berkutik dari urusan penerimaan siswa baru. Artinya sekolah swasta itu bisa eksis jika sumber daya manusianya, itu masih bisa stabil bertahan. Gurunya ada, siswanya ada, sarananya lengkap" terang Kepala SMP Sri Wedari, Rudiyanto.

Yayasan Sri Wedari sendiri sudah berdiri sejak Juni 1946. Hanya berselang satu tahun setelah Indonesia merdeka. Tidak hanya di SMP, di SD Sri Wedari pun hanya ada 3 siswa baru yang kini duduk di bangku kelas 1.

Sebelumnya puluhan kepala sekolah dan guru dari Forum Komunikasi Madrasah Swasta Kota Malang mendatangi gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/08/20222).

Mereka meminta anggota dewan mengkaji kebijakan PPDB yang ditengarai menjadi penyebab krisis siswa di sekolah swasta. 

"Sekolah-sekolah swasta yang menjerit tidak dapat siswa. Kami menampung mereka hanya mendaoat 900an siswa dari 83 sekolah. Tentu saja ini sangat memprihatinkan" kata Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika.

Pihak sekolah swasta berharap, agar kesetaraan bisa dilakukan oleh pemangku kebijakan. Tidak hanya memperhatikan sekolah negeri, namun juga sekolah swasta dalam setiap pengambilan kebijakan.