Republik Donetsk yang Memerdekakan Diri dari Ukraina Desak Kerja Sama dengan Korea Utara

SEOUL, KOMPAS.TV - Korea Utara dan Republik Rakyat Donetsk yang memerdekakan diri dari Ukraina akan mengembangkan "kerja sama bilateral yang sama-sama menguntungkan", kata pemimpin Donetsk Denis Pushilin dalam sebuah surat kepada Kim Jong Un, seperti dilaporkan media pemerintah Korea Utara, Rabu (17/ 8/2022).

Pada bulan Juli, Korea Utara mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk di wilayah Donbas Ukraina timur, sebagai negara merdeka.

Langkah itu membuat Korea Utara menjadi negara ketiga setelah Rusia dan Suriah yang mengakui dua entitas yang memisahkan diri itu.

Ukraina segera memutuskan hubungan dengan Pyongyang atas langkah tersebut.

Pushilin menulis surat untuk memberi selamat kepada Kim pada hari pembebasan Korea 15 Agustus, kantor berita negara KCNA melaporkan, dua hari setelah melaporkan pesan serupa dari Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Kim.

"Rakyat di wilayah Donbas juga berjuang untuk mendapatkan kembali kebebasan dan keadilan sejarah mereka hari ini seperti yang dilakukan rakyat Korea 77 tahun yang lalu," kata laporan itu mengutip surat Pushilin.

Baca Juga: Rusia Bantah Kim Jong-Un Bakal Kirim 100.000 Tentara Korea Utara ke Ukraina: Itu Cerita Palsu

"Pesan tersebut menyatakan keyakinan bahwa kerja sama bilateral yang sama-sama menguntungkan untuk kepentingan rakyat kedua negara akan dicapai antara Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Demokratik Korea," kata KCNA, menggunakan nama resmi Korea Utara. Korea.

Rusia membenarkan keputusannya untuk melancarkan perang, yang disebutnya "operasi militer khusus", dengan mengatakan pihaknya melindungi penutur bahasa Rusia yang tinggal di sana dari "genosida".

Ukraina menuduh Rusia mengobarkan perang penaklukan bergaya kekaisaran.

Pushilin sebelumnya mengatakan dia berharap untuk "kerja sama yang bermanfaat" dan peningkatan perdagangan dengan Korea Utara, dan para pejabat dari Korea Utara, Rusia, dan daerah-daerah yang memisahkan diri telah membahas pada akhirnya pengiriman pekerja Korea Utara.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2017, yang didukung Rusia, menuntut agar semua negara memulangkan semua pekerja Korea Utara pada Desember 2019 untuk menghentikan mereka mendapatkan mata uang asing untuk program nuklir dan rudal balistik Korea Utara.