Untuk Jalankan Agenda Pembangunan, Pemerintah Rancang Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

JAKARTA, KOMPAS.TV – Untuk menjalankan sejumlah agenda pembangunan, pemerintah merancang pendapatan negara pada 2023 bisa mencapai Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.

"Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 - 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Agenda pembangunan tersebut seperti infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial, dan anggaran kesehatan 

Baca Juga: RAPBN 2023 : Belanja Negara Dipatok Rp3.041,7 Triliun, Defisit Ditargetkan 2,85 Persen PBD!

Presiden Jokowi menjelaskan, untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan, Indonesia akan meneruskan reformasi perpajakan.

Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.

"Selain itu pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi," terangnya.

Kemudian, upaya peningkatan PNBP juga terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi dan penguatan tata kelola dan pengawasan.

Selain itu, lanjutnya, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Diketahui, belanja negara dalam rencana pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023 dirancang sebesar Rp 3.041,7 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230 triliun dan transfer ke daerah Rp 811,7 triliun.