Subsidi BBM Tembus Rp502 T dari APBN, Dewan Energi Nasional: Ada yang Tidak Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Energi Nasional menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait besarnya jumlah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp502 triliun.

Menurut Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha, dengan subsidi BBM atau energi sebesar itu, disinyalir terdapat subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Kenapa bisa sampai Rp502 triliun? Ada over kuota, ada yang tidak tepat sasaran, itu kan semua numpuk menjadi satu," kata Satya salam Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Senin (15/8/2022).

Menurut dia, saat ini pemerintah masih memberikan subsidi terhadap komoditas BBM, pertalite misalnya. Oleh karena itu, menurut Satya, subsidi tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja tidak hanya masyarakat yang berhak menerima subsidi.

"Kalau subsidi itu di komoditas, masalah tidak tepat sasarannya itu tinggi," jelas Satya.

Ia menyebut, pihaknya berencana mengubah subsidi komoditas menjadi subsidi targeted atau tepat sasaran. Sebab, menurut dia, negara perlu menjaga daya beli masyarakat, terutama orang-orang dengan ekonomi rendah yang layak mendapatkan subsidi pemerintah.

"Apabila itu bisa diatasi, saya yakin, keuangan negara terjaga, lantas orang yang memang betul-betul membutuhkan subsidi itu juga mendapatkannya lebih targeted (tepat sasaran -red)," ungkapnya.

Baca Juga: Kalau Harga BBM dan Listrik Naik, Sri Mulyani Sudah Siapkan Bansos Rp18 Triliun

 

Ia menilai, pengeluaran negara untuk subsidi BBM yang mencapai Rp502 triliun tersebut masih bisa meningkat lagi apabila kurs keuangan meningkat. 

Oleh karena itu, ia menyebut, pemerintah perlu melakukan penyesuaian-panyesuaian, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Khususnya masyarakat yang tidak berkecukupan, pola subsidi akan lebih baik kepada targeted (tepat sasaran -red), sehingga orang-orang yang layak disubsidi masih terjaga daya belinya," jelas Satya.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan oleh KOMPAS.TV, Presiden Joko Widodo mempertanyakan kesanggupan APBN Indonesia untuk terus menyubsidi BBM yang telah mencapai Rp502 triliun.

Baca Juga: Jokowi Soal Subsidi BBM: Apakah Angka Rp502 Triliun Ini Masih Kuat Kita Pertahankan?

"Tapi apakah angka Rp502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan?” tanya Jokowi saat bertemu pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (12/8/2022).

“Ya kalau bisa ya alhamdulillah baik, artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau memang APBN tidak kuat bagaimana?" imbuhnya.