PDIP Minta Kedekatan Jokowi ke Menteri Tak Diterjemahkan sebagai Dukungan di Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah meminta kepada publik tak menerjemahkan kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menteri-menterinya sebagai bentuk dukungan menyongsong gelaran Pilpres 2024 mendatang. 

Menurut, bila dilihat dari asas kepatutan, etikanya para menteri yang akan maju di Pilpres 2024 harus meminta restu atau izin kepada Presiden Jokowi.

Baca Juga: Soal Capres di Pilpres 2024, PDIP: Seluruh Kader Harus Tegak Lurus Keputusan Megawati

"Artinya restu dan dukungan itu tidak harus diterjemahkan sebagai sebuah keinginan politik bagi presiden untuk mendukung salah satu atau salah dua atau salah tiga menteri-menteri. Jangan dianggap itu terlalu over ekspetasi kalau itu adalah dukungan politik untuk berkontestasi pada pilpres yang akan datang," kata Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/8/2022). 

Ia menjelaskan, secara etika politik, seharusnya para pembantu presiden yang ingin maju sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024 segera mengajukan izin ke Kepala Negara. 

Kendati demikian, itu sifatnya melapor, sebab bukan kapasitas Presiden Jokowi untuk memberikan restu atau tidak. 

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun UU Pemilu pun, kata dia, tidak mengatur dan mengenal restu presiden. 

"Maka saya nilai itu hanya asas kepatutan bagi seorang Presiden, karena kan itu menteri-menteri Pak Jokowi tidak dicabut hak politiknya untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Kalau saya melihatnya dalam perspektif seperti itu," kata Wakil Ketua MPR RI.

Era Presiden Megawati Soekarnoputri, kata dia, juga pernah menanyakan kepada para menterinya, apakah mau mencalonkan sebagai capres atau cawapres.

Baca Juga: PPP Beberkan 3 Tokoh yang Dapat Dukungan Presiden Jokowi Jelang Pilpres 2024

"Hal serupa pernah terjadi pada saat Bu Mega menjadi presiden dulu. Menteri-menteri ditanya apakah mau mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres."

"Artinya dalam praktik bernegara kita pernah terjadi suatu tata cara atau suatu etika kenegaraan seorang menteri meminta izin ke atasannya," kata dia.