Siap-Siap BBM Mau Naik, Pemerintah Lagi Hitung Angkanya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Satu lagi sinyal kenaikan harga BBM datang dari pemerintah. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, subsidi BBM dan listrik yang saat ini dianggarkan sudah terlalu besar.

Oleh karena itu, pemerintah kini tengah mengkaji opsi lain sebagai solusi agar tetap bisa menyediakan BBM, tapi tidak terlalu membebani keuangan negara. Pasalnya, kecil kemungkinan pemerintah akan menambah anggaran subsidi energi.

"Kalau subsidi kan sudah diputus sama DPR yang Rp502 triliun. Adanya harga seperti ini kita pertimbangkan apakah ada kenaikan apa enggak," kata Susiwijono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (15/8/2022).

Ia mengakui pemerintah sedang menghitung kenaikan harga BBM, jika nanti akhirnya harus dilakukan. Namun, ia belum bisa menyampaikan berapa besaran kenaikan harga BBM yang sedang dihitung pemerintah.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp5.883,8 T Per Juni 2022

"Space APBN kita kan sudah cukup berat. Mungkin supaya gap-nya tidak terlalu tinggi antara harga jual kita dengan harga keekonomian kan tinggi sekali tuh dari 7.000 dengan 17.000, kan jauh. Kita sedang hitung apakah perlu opsi kenaikan harga," ungkapnya.

"Angka-angkanya masih diihitung semua. Nanti kan Bapak Presiden akan minta laporan semua dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan semua. Pak Menko Perekonomian juga sedang menyiapkan hitung-hitungan angkanya, kita sudah rapat," lanjutnya.

Ia menegaskan, jika harga BBM jadi dinaikkan, pemerintah tentunya akan menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memang pernah menyebut, ada dana bansos sebesar Rp18 triliun yang disiapkan jika harga BBM naik. Dana itu berasal dari sisa dana penanganan Covid.

Baca Juga: Kalau Harga BBM dan Listrik Naik, Sri Mulyani Sudah Siapkan Bansos Rp18 Triliun

"Kalau pun naik pasti sudah kita perhitungkan tidak akan terlalu memberatkan. Yang pasti kalau pun nanti ada kenaikan, kita persiapkan program-program bansosnya banyak untuk menjaga daya beli," kata Susiwijono.

Ia menilai, pemberian bansos kepada masyarakat miskin lebih tepat sasaran, dibanding membiarkan harga Pertalite murah namun dinikmati oleh masyarakat menengah batas.

"Dan itu lebih fair karena kalau harga sekarang kan semua orang menikmati yang pakai mobil-mobil ini pun pada beli Pertalite, kalau nanti kita naikan kan bisa kita alihkan untuk subsidi bansos," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal adanya kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.

Baca Juga: Besok Presiden Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 ke DPR, Gaji PNS Naik?

Terlebih harga minyak dunia juga sedang melonjak tinggi saat ini, yakni di level 100 dollar AS per barel.

"Jadi tolong teman-teman wartawan sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap, kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil dikutip dari Kompas.com, Jumat (12/8/2022).

"Harga minyak sekarang kan naiknya minta ampun. Harga minyak di APBN kita itu 63 dollar AS sampai 70 dollar AS per barel. Sekarang harga minyak dunia rata-rata dari Januari sampai dengan bulan Juli itu 105 dollar AS per barel," sambungnya.

Hal tersebut membuat APBN mengalami pembengkakan karena harus menanggung beban subsidi BBM hingga Rp 600 triliun. Meskipun begitu, Bahlil tidak menyebutkan pasti kapan kenaikan harga BBM akan diberlakukan.