Pasca OTT KPK, Wakil Bupati Pemalang Pastikan Roda Pemerintahan Normal

PEMALANG, KOMPAS.TV - Pasca operasi tangkap tangan atau OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo terkait dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa pada Kamis (11/8/2022) sore, Wakil Bupati Pemalang, Masyur Hidayat mengatakan, roda pemerintahan tidak terganggu. Bahkan, tetap ada rapat paripurna dewan yang membahas soal anggaran pada hari Jumat (12/8/2022).

Sebelumnya, Masyur Hidayat mendapat tugas di Jakarta untuk urusan dinas di kementerian desa pada Kamis (11/8/2022). Ia tidak berangkat bersama rombongan bupati, namun ia kaget saat mendengar adanya OTT KPK oleh bupati bersama puluhan orang dari ASN dan pegawai serta pihak swasta.

"Saya nggak tahu, setelah dari kementerian itu belum pernah (ketemu). Nggak, saya nggak bareng," ujar Masyur Hidayat.

Sejumlah kantor dan ruangan disegel KPK, seperti ruang kantor kepala Kominfo dan sekretariat Kominfo, di Komplek Pendopo Bupati Pemalang. Ruang dinas bupati juga tidak bisa diakses, karena juga dilakukan penutupan. Selain itu, ruangan kepala dinas koperasi, ukm perindustrian dan perdagangan di Jalan Jendral Sudirman Pemalang juga ditutup. Tak ada penjagaan khusus di ruangan yang disegel. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai dugaan OTT KPK Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo.

#kpk #kasussuap #bupatipemalang