Tak Ingin Pemilu Terganggu, Jokowi Minta Proyek-Proyek Segera Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kementerian dan lembaga (K/L) menyelesaikan seluruh proyek pada tahun anggaran 2022.

Presiden Jokowi tidak ingin ada proyek yang molor pengerjaannya, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan umum atau pemilu.

Sri Mulyani menyampaikan, Presiden Jokowi ingin agar seluruh K/L fokus dalam merealisaskan belanja sesuai APBN tahun ini.

"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi, jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024 dan untuk mendukung tahapan pemilu," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (8/8/2022).

Baca Juga: Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Pastikan Anggaran Pemilu 2024 Tak akan Naik Drastis

Ia menambahkan, anggaran belanja KL mencapai Rp993 triliun pada 2023, naik dari alokasi tahun ini senilai Rp965,5 triliun. Sehingga, Presiden Jokowi menegaskan K/L harus merealisasikan anggaran tahun ini dengan baik dan optimal sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan anggaran tahun depan.

Sementara untuk tahun depan, lanjutnya, Presiden Jokowi akan mendorong belanja K/L untuk berbagai program nasional. Seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur.

"Prioritas nasional tahun depan adalah SDM tetap menjadi prioritas utama. Kemudian infrastruktur, termasuk IKN (ibu kota negara) dalam hal ini, dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapat prioritas dari sisi penganggarannya," ujar Bendahara Negara.

Baca Juga: PKS: Setop Anggaran Proyek IKN dan Kereta Cepat, Alihkan ke Subsidi BBM

Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun ini, yaitu dengan pendaftaran partai politik peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara berdasarkan rapat rasionalisasi anggaran antara KPU, pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu, telah disepakati bahwa anggaran yang dibutuhkan KPU untuk penyelenggaraan Pemilu mendatang mencapai Rp 77 triliun.

Namun, jumlah anggaran itu diperkirakan bakal mengalami perubahan setelah ada tiga provinsi pemekaran baru di Papua yaitu Papua Tengah, Papua Selatan dan Pegunungan Tengah.