Sempat Jadi Duta Komodo, Jusuf Kalla Minta Tarif Pulau Komodo Dievaluasi: Turunkan ke Rp1 Juta

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Duta Komodo 2012-2013, Jusuf Kalla mengaku prihatin dengan situasi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memanas buntut kenaikan tarif Pulau Komodo Rp3,75 juta.

Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemberlakukan tarif baru ini dapat memengaruhi jumlah kunjungan wisata ke Labuan Bajo. Hal ini tentunya akan berimbas pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata.

“Pada sektor tersebut, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya. Perhotelan, kuliner, pelayaran, unit usaha kecil masyarakat hingga nelayan penangkap ikan yang membantu memenuhi kebutuhan warga sekitar ikut terkena imbasnya,” kata Jusuf Kalla melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Sabtu (6/8/2022).

Baca Juga: DPR Minta Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo Ditunda: Warga Lokal Jangan Hanya Jadi Penonton

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ini mengusulkan perlunya evaluasi terhadap kenaikan tarif tersebut. Pasalnya, kenaikan tarif Pulau Komodo yang cukup tinggi juga berdampak pada bisnis penerbangan.

Lebih lanjut, dia juga mengusulkan perubahan tarif Pulau Komodo Rp1 juta dengan pembatasan kuota pengunjung.

“Saya usulkan tarifnya diturunkan, katakanlah Rp1 juta  dan pengunjung dibatasi dengan kuota, misalnya 500 orang per hari,” usul pria yang akrab disapa JK ini.

“Jadi angka tersebut terukur dapat 500 juta tiap hari, dan per bulan bisa Rp15 miliar. Lebih pasti,” imbuhnya.

Menurutnya, evaluasi tarif Pulau Komodo harus segera dilakukan agar aksi demo yang membuat kawasan wisata itu sempat memanas, kembali tenang dan wisatawan dapat datang.

Baca Juga: Sandiaga Uno Buka Suara Soal Wisata Pulau Komodo Tuai Protes Wisatawan

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi NTT memberlakukan tarif masuk tahunan ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3,75 juta per orang.

Mulanya, tiket masuk ini berkisar di angka Rp150 ribu per orang. Pemberlakukan tarif baru ini dilakukan dengan alasan konservasi.

Kebijakan baru ini sontak menuai protes dari masyarakat yang tergabung dalam asosiasi pelaku pariwisata di Labuan Bajo.