SEMARANG, KOMPAS.TV - Puluhan non ASN yang tergabung dalam Persatuan Non ASN Daerah Satu Nada Jawa Tengah ini langsung menuju ruang Komisi A DPRD Jateng. Kedatangan mereka disambut ketua komisi a bersama anggota DPRD lainnya. Pada kesempatan ini para pegawai non ASN menyampaikan aspirasinya tentang nasib mereka terkait rencana penghapusan pegawai honorer yang rencananya akan diberlakukan tanggal 28 November 2023. Menanggapi keluhan dari puluhan non ASN, Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh, berharap agar kebijakan tersebut bisa ditinjau kembali.
"Jangan di stop dulu di bulan November, sambil itu (non ASN) diperpanjang kita cari solusinya," kata Mohammad Saleh.
Kedatangan mereka di Komisi A DPRD Jateng sangat mendesak terkait nasib 25 ribu pegawai non ASN di Jateng jika penghapusan honorer dilakukan.
"Temen-temen non ASN di daerah, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi. Kami formasi tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya, dimana selama ini belum terlihat, selama ini belum terpikirkan, justru ini sebagai titik-titik vital di pemerintah daerah," ujar Arif Muliyanto, Ketua Persatuan Non ASN Daerah Jateng.
Persatuan Pegawai Non ASN Daerah Jawa Tengah berharap, pemerintah akan memberikan solusi terbaik, karena selama ini keberadaan mereka tenaganya dibutuhkan, seperti pegawai non ASN yang bekerja di lingkungan peningkatan PAD daerah.
#nonasn #dprd #semarang
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.