Fahri: Nasihat Jokowi ke Relawan Harus Jadi Pelajaran Para Menteri, Fokus Kerja Jangan Mikir 2024

JAKARTA, KOMPAS. TV – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai permintaan Presiden Joko Widodo kepada relawan pendukungnya agar tidak terburu-buru menentukan dukungan pada Pemilu 2024, seharusnya menjadi pelajaran bagi para anggota kabinet yang hendak maju sebagai calon presiden.

Menurut Fahri, Presiden Joko Widodo sudah menekankan, tantangan ekonomi Indonesia tidak mudah, karena situasi global sedang dibayangi krisis. Karena itu, seharusnya seluruh anggota kabinet pun fokus pada pekerjaanya dan bukan justru menggunakan fasilitas negara untuk berpolitik.

“Ini harus jadi pelajaran juga bagi semua partai. Dipisah. Kalau mau ikut pemilu ya pemilu saja, tapi jangan rusak kerja-kerja dan tugas kenegaraan,” ujar Fahri Hamzah, Sabtu (30/7/2022).

Baca Juga: Pesan Jokowi untuk Para Relawannya saat Bertemu di Istana Bogor

Dia mengatakan pesan presiden kepada para relawan seharusnya juga mengingatkan agar para politikus di kabinet tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan 2024.

“Jangan campuri dengan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik,” tukasnya.

Karena itu pesan presiden kepada kelompok relawan pendukungnya, sangat baik dan positif.

Baca Juga: Bertemu Kelompok Relawan, Jokowi Disebut Minta Tak Terburu-buru Bahas Pilpres

Nasihat untuk tidak terburu-buru berbicara 2024, menurut Fahri, artinya Presiden tidak ingin kerjanya diganggu dengan kepentingan-kepentingan politik 2024.

“Saat ini kan semua orang ganggu beliau. Menterinya berpolitik, anggota DPR  berpolitik, padahal ini krisisnya besar sekali,” pungkasnya.

Bahkan Fahri berharap, jika memang Presiden Joko Widodo merasa kerjanya terganggu kepentingan politik, maka Jokowi harus membuat garis tegas.

Baca Juga: Dukung Ganjar 2024, Relawan Bagikan Perlengkapan Tani

“Kalau Pak Jokowi sudah melihat bahwa conflict of interest kerja-kerja politik mengganggu profesionalisme kabinet, menurut saya ambil garis tegas saja bahwa presiden hanya bisa menerima pejabat yang bersih dari kerja-kerja pemilu,” paparnya.

Presiden perlu mendorong seluruh pembantunya bekerja professional untuk menyiapkan Indonesia menghadapi ancaman krisis global. “Ini supaya kita semua selamat,” paparnya.