Pansus IKN DPRD DKI Kunjungan ke Kalimantan Timur, Ini yang Dibahas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Panitia Khusus (Pansus) Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke lokasi IKN Nusantara yakni Provinsi Kalimantan Timur sejak Rabu (27/7/22) kemarin. 

Kunjungan ini dikonfirmasi langsung oleh anggota Pansus, Abdul Aziz, yang mengatakan bahwa kunjungan akan berlangsung hingga besok. 

"Sudah, sekarang saya masih di Kaltim nih. Tadi sudah ke DPRD Kaltim, berdiskusilah dengan pemerintah di Samarinda, pasca-IKN mau jadi apa," kata Aziz saat dihubungi melalui telepon, Kamis (28/7/22).

Baca Juga: Ratusan Perusahaan Ikut Tender Proyek IKN, Gedung Sekretariat Presiden Dihargai Rp1,4 T

Menurut Aziz, kunjungan ke daerah IKN tersebut dilakukan untuk meyakinkan diri dengan melihat proses daripada pemindahan ibu kota.

Dengan begitu, kata Aziz, pemerintah DKI Jakarta juga harus semakin cepat mempersiapkan segala sesuatu pasca pemindahan ibu kota. 

"Kami ingin meyakinkan diri bahwa IKN ini sedang diproses atau cepat diproses, karena semakin cepat diproses, toh kami di DKI juga harus semakin cepat mempersiapkan segala sesuatunya pasca-IKN ini," kata Aziz.

Politikus PKS ini mengatakan, hasil kunjungan nantinya akan berbentuk rekomendasi-rekomendasi terkait kekhususan Jakarta usai tidak lagi menjadi ibu kota. 

Pihak Pansus, kata Aziz, juga akan melakukan diskusi panjang dengan para ahli terkait persiapan Jakarta menjadi daerah khusus tertentu. 

"Melahirkan rekomendasi kepada Pemprov DKI khususnya pasca IKN ini mau jadi daerah khusus apa, kemudian ke pemerintah pusat tentang kesiapan IKN ini," ujar dia. 

Baca Juga: Bappenas Sebut Kereta Gantung Bisa Jadi Alternatif Transportasi di IKN

Menurut Aziz, setelah melakukan kunjungan dan berdiskusi, DPRD Kaltim mengaku belum ada sinkronisasi dengan pemerintah pusat sehingga pemindahan IKN ini dinilai belum siap. 

"Di sana masih simpang siur, berarti belum siap juga ternyata pemerintah pusat untuk pemindahan IKN ini. Ini jadi catatan buat kami, dan kami juga tidak ingin percaya dari sebuah cerita, kami ingin langsung melihat di lapangan," kata dia. 

Aziz mengatakan, pihaknya juga menanyakan sejauh mana DPRD Kaltim dilibatkan dalam pembangunan IKN, namun rupanya masih sangat minim. 

Mereka mengaku, lanjut Aziz, tidak diajak bicara mengenai pembangunan IKN ini dengan pemerintah pusat. 

"Ini masukan untuk kami bahwa daerah-daerah ini perlu diajak bicara, diskusi menangani pemindahan IKN, karena mereka akan menjadi daerah pendukung, daerah support yang harus menerima dampak dari pemindahan," kata dia. 

Baca Juga: Update Pembangunan IKN, Kepala Otorita Bambang Susantono Sebut Dimulai Agustus 2022

Selain Abdul Aziz, kunjungan ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Pansus IKN Jamaluddin Lamanda, Anggota Fraksi Golkar Jamaluddin, Anggota Fraksi PKS Nasrullah dan Taufik Zoelkifli. Selain itu juga Anggota Fraksi PAN Oman Rakinda.