Puan: Citayam Fashion Week Harus Tetap Bisa Tersalurkan

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kegiatan Citayam Fashion Week yang diselenggarakan  di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat harus tetap bisa tersalurkan. 

Menurut dia, kegiatan generasi muda bangsa tersebut harus diwadahi, terlebih fenomena tersebut sudah menjalar ke berbagai daerah, seperti Bandung, Surabaya dan Malang.

Baca Juga: Relokasi Citayam Fashion Week, Wagub DKI: Kami Usulkan Digelar di Car Free Day

“Kalaupun Citayam Fashion Week di Dukuh Atas harus ditutup karena alasan kemacaten, keamanan dan ketertiban, maka harus dicarikan tempat lain yang kondusif agar energi kreativitas anak-anak muda tersebut tetap bisa tersalurkan,” kata Puan di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Politikus PDIP itu meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memperbanyak ruang publik yang kondusif bagi anak-anak muda untuk berkreativitas, seperti Citayam Fashion Week (CFW).

“Ruang publik harus aman, nyaman dan juga inklusif. Artinya semua warga dari berbagai kalangan mempunyai hak yang sama untuk mengakses ruang publik tersebut, tanpa membeda-bedakan latar belakang,” ujarnya.

Mantan Menko PMK itu menilai, ruang publik inklusif juga mensyaratkan penegakan aturan, baik aturan hukum maupun etika yang dijunjung bersama.

“Jadi ruang publik selain harus bebas diakses oleh semua warga dari berbagai latar belakang, tetapi warga juga harus menaati aturan yang berlaku. Dari ruang publik yang kondusif seperti inilah kreativitas, bahkan ide-ide kreativitas baru akan muncul,” ujarnya.

Puan mengimbau kepada anak-anak muda yang aktif dalam kegiatan CFW dan sejenisnya yang mulai marak di berbagai daerah, hendaknya tidak melupakan pendidikan formal.

“Kreatif boleh, tapi jangan tinggalkan sekolah. Karena sekolah formal akan memberi pondasi kuat bagi anak-anak muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif,” kata Puan.

Baca Juga: Polemik Citayam Fashion Week, Ridwan Kamil: Melanggar dan Mengganggu Lalu Lintas Harus Ditertibkan

Puan mengatakan, dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), DPR bersama Pemerintah tengah mengupayakan jaminan pendidikan bagi anak bangsa sampai 12 tahun, atau sampai SMA/SMK atau sederajat.

“Jadi setiap anak bangsa Insyaallah nantinya akan mendapat jaminan hak yang sama untuk mengakses pendidikan selama 12 tahun. Biaya pendidikan akan ditanggung negara,” ujarnya.