Dianggap Promosikan Terorisme dan Kekerasan , Separatis Ukraina akan Blokir Google di Donbass

LONDON, KOMPAS.TV - Mesin pencarian Google akan dilarang di teritori Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR). Hal tersebut disampaikan oleh pemimpin DPR, Denis Pushilin, melalui kanal Telegram-nya pada Jumat (22/7/2022).

Separatis pro-Rusia menuduh raksasa teknologi asal Amerika tersebut mempromosikan “terorisme dan kekerasan terhadap seluruh Rusia.”

“Propaganda tak manusiawi Ukraina dan Barat sejak lama telah melampaui semua batasan. Terdapat persekusi nyata warga Rusia, penyebaran kebohongan, dan disinformasi,” kata Pushilin sebagaimana dikutip The Guardian.

Baca Juga: Rusia Buka Suara Pengakuan Korea Utara atas Kemerdekaan Donetsk-Luhansk: Kami Tak Beri Keuntungan

Pushilin menuduh Google berada di garis depan dalam “propaganda” tersebut. Ia menyebut perusahaan itu “secara terbuka, dengan perintah dari kuratornya, pemerintah Amerika Serikat (AS), mempromosikan terorisme dan kekerasan terhadap seluruh Rusia, khususnya masyarakat Donbass.”

“Inilah yang dilakukan semua masyarakat terhadap kriminal: mereka diisolasi dari orang lain. Apabila Google berhenti memberlakukan kebijakan kriminalnya dan kembali ke hukum, moralitas, dan akal sehat arus utama, tidak akan ada hambatan untuk kerja-kerjanya,” pungkas politikus berusia 41 tahun tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Google belum merilis pernyataan mengenai ancaman blokir oleh pemerintah DPR itu.

DPR dan LPR sendiri sebelumnya telah memblokir Facebook dan Instagram. Dua platform bawahan Meta itu juga dilarang Rusia karena “aktivitas ekstremis.”

DPR dan LPR diproklamasikan pada 2014, memicu perang separatis di timur Ukraina yang berlangsung hingga invasi besar-besaran Rusia.

Di antara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hanya Rusia, Suriah, dan Korea Utara yang mengakui kedaulatan dua negara separatis tersebut.

Baca Juga: Pertempuran Besar Menanti di Selatan Ukraina, Rusia Bersiap Hadapi Serangan Balik