PAN Tegaskan Zulkifli Hasan Tidak Gunakan Fasilitas Negara saat Bagikan MinyaKIta di Lampung

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tidak menggunakan fasilitas negara saat kegiatan partai di Lampung.

Di samping itu, PAN juga menyampaikan MinyaKita yang dibagikan putri Zulkifli Hasan bukanlah barang milik pemerintah.

Demikian Wakil Ketua Umum sekaligus Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi dalam keterangannya kepada KOMPAS TV, Rabu (20/7/2022).

“Dilaksanakan pada hari libur, di mana pegawai ASN libur. Tidak menggunakan fasilitas negara karena minyak goreng curah dalam kemasan itu bukan barangnya pemerintah, tetapi dibeli oleh Futri dari distributor,” kata Viva Yoga.

Baca Juga: Alasan Mendag Zulkifli Hasan MinyaKita Belum Terdistribusi Merata, Ini Katanya

“Kemudian dibagikan gratis kepada peserta yang hadir. Jadi, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).”

Viva Yoga lebih lanjut meyakini, kegiatan PAN yang dihadiri oleh Zulkifli Hasan bukanlah masuk kategori kampanye.

“Karena acara ini bersifat internal partai maka tidak termasuk ke dalam kategori kampanye. Tetapi instruksi Ketua Umum PAN kepada pengurus dan kader partai untuk memilih Futri,” ujarnya.

“Bang Zul ketika di acara partai seluruh Indonesia, biasanya mengintruksikan para pengurus dan kader partai untuk memilih calon legislatif dari kader. Hal ini agar suara partai tetap solid dan untuk menghindari terjadinya migrasi atau berpindahnya pilihan.”

Di samping, sambung Viva, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu, saat ini adalah dalam tahap penyelesaian verifikasi partai politik untuk dapat mengikuti pemilu. Bukan dalam tahap kampanye.

Baca Juga: Zulkifli Hasan Dilaporkan ke Bawaslu atas Dugaan Politik Uang dan Kampanye dengan Fasilitas Negara

“Acara ini bersifat internal. Makanya tidak ada unsur kampanye. Bagaimana mau kampanye kan peserta pemilu 2024 belum ditetapkan KPU RI, tidak menawarkan visi, misi. Hanya bagi-bagi minyak goreng kepada pengurus dan kader,” katanya.

“Saya sepakat dengan KIPP agar setiap pejabat publik menjaga etika pejabat dan itu sesuai dengan platform PAN untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan kuat.”

Sebelumnya sebagaimana telah diberitakan, KIPP, Kata Rakyat, dan Lima melaporkan Menteri Perdagangan Zulikifli Hasan ke Bawaslu RI.

Hal tersebut dilakukan menyusul polemik pembagian minyak goreng di Lampung.