AS Peringatkan akan Bela bila Filipina Diserang, Desak China Stop Provokatif di Laut China Selatan

MANILA, KOMPAS.TV - Washington akan membela sekutu Filipina jika pasukannya diserang di Laut China Selatan, kata Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken seperti dilansir Straits Times, Selasa (12/7/2022).

Blinken mendesak China untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan "perilaku provokatif" di perairan yang sibuk itu.

Blinken membuat pernyataan itu pada Senin (11/7), pada ulang tahun keenam keputusan pengadilan internasional yang membatalkan klaim China atas Laut China Selatan, yang dilintasi perdagangan antar-samudera senilai sekitar US$3 triliun setiap tahun.

AS menegaskan kembali kebijakan 13 Juli 2020 terkait klaim maritim di Laut China Selatan. 

AS juga menandaskan, serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Laut China Selatan akan membangkitkan komitmen pertahanan bersama AS berdasarkan Pasal IV Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951.

Baca Juga: Bertemu Menlu China di G20 Bali, Blinken: Dukungan Beijing ke Rusia akan Sulitkan Hubungan dengan AS

"Kami menegaskan kembali, serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina akan memicu komitmen pertahanan bersama AS," kata Blinken dalam sebuah pernyataan, mengacu pada ketentuan perjanjian pertahanan bersama antara sekutu sejak tahun 1951.

"Kami menyerukan lagi kepada Republik Rakyat China untuk mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional dan menghentikan perilaku provokatifnya," tambahnya.

Pernyataan itu muncul pada hari ketika Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan dalam pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN di Indonesia bahwa negara-negara kawasan harus menghindar dari digunakan sebagai "bidak catur" oleh kekuatan global.

Klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan, mengutip apa yang dikatakannya sebagai peta sejarah, membuatnya berkonflik dengan beberapa negara dalam kelompok tersebut, yang mengatakan klaim tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.