Menlu AS Kecam ASEAN yang Dianggap Kurang Berbuat untuk Menekan Junta Militer Myanmar

BANGKOK, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengkritik negara-negara Asia Tenggara karena tidak berbuat cukup untuk menekan junta militer Myanmar mengembalikan negara itu ke jalur demokrasi setelah perebutan kekuasaan tahun lalu.

Tetapi ketika Blinken menyesali kurangnya kemajuan di Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, ia juga bergerak untuk memperkuat hubungan AS dengan sekutu regional utama Thailand, bagian dari upaya untuk melawan pengaruh China di seluruh Indo-Pasifik.

Berbicara pada konferensi pers di Bangkok, seperti dilansir Associated Press, Minggu (10/7/2022), Blinken mengatakan “sangat disayangkan” penindasan di Myanmar berlanjut hampir 18 bulan setelah pengambilalihan militer.

Blinken mengungkapkan kekecewaan karena tetangga Myanmar tidak memberikan tekanan kepada junta militer untuk mengakhirinya.

"Saya pikir sayangnya kita tidak melihat gerakan positif. Sebaliknya, kami terus melihat penindasan terhadap rakyat Burma yang terus mengalami kekerasan yang dilakukan oleh rezim."

Dia mengecam para pemimpin militer Myanmar karena memenjarakan atau memaksa hampir seluruh oposisi untuk melarikan diri, dan karena memperburuk situasi kemanusiaan dengan tidak memberikan jenis bantuan dan pasokan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi.

Blinken kemudian membidik tetangga Myanmar di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang berusaha meyakinkan militer agar menerapkan rencana lima poin untuk mengembalikan negara itu ke jalur demokrasi. 

“Semua negara harus terus berbicara dengan jelas tentang apa yang dilakukan rezim dalam penindasan dan kebrutalan yang sedang berlangsung,” katanya.

Baca Juga: Kepemimpinan Indonesia di G20 Dipuji Menlu AS Antony Blinken, Disebut Berusaha Pastikan Hasil Nyata

“Kita punya kewajiban kepada rakyat Burma untuk meminta pertanggungjawaban rezim. Dukungan regional untuk kepatuhan rezim terhadap rencana lima poin yang dikembangkan oleh ASEAN juga penting. Itu belum terjadi,” tandas Blinken.

Dia menambahkan, semua anggota ASEAN perlu meminta pertanggungjawaban rezim untuk hal tersebut, terus menuntut penghentian segera kekerasan, pembebasan tahanan politik dan pemulihan jalur demokrasi Burma.