Waketum MUI Pertanyakan Pendekatan Pemerintah Cabut Izin ACT: Bukannya Membina, Tapi Membinasakan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Waketum MUI, Anwar Abbas mempertanyakan soal keputusan pemerintah lewat Kementerian Sosial yang mencabut izin Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Pencabutan itu sendiri terkait dengan usaha ACT mengumpulkan dana di publik usai heboh dugaan penyelewengan dana umat.

Ia pun mengkritik pendekatan pemerintah yang sering disebutnya 'memukul' atau 'membinasakan' dibandingkan merangkul maupun membina. 

“Saya lihat pendekatan kita lakukan lebih banyak memukul daripada merangkul, Bukannya membina tapi membinasakan.  Ini menurut saya saat dengar ACT (dicabut izin donasi publik-red),” paparnya di Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Rabu (6/7/2022).

Buya Anwar, sapaanya, pun menyebut, secara organisasi ACT itu nirlaba yang menolong, persis seperti Palang Merah. 

“Sudah ada penjelasan dari ACT, mereka mirip palang merah. Mereka juga menolong, siapa saja ya ditolong," paparnya.

“Ini yang menuduhkan bahwasanya ACT membela ISIS, karena ada orang ISIS ditolong, itu tidak logis menurut saya,” sambungnya.

Meskipun begitu, ia mengaku tersayat hatinya melihat berita tentang dugaan petinggi ACT yang pakai uang publik dengan jumlah tinggi, bahkan gaji dan fasilitasnya pun mewah. 

"Bagi saya, pimpinan seperti ini yang hedonis dan materialistik. Sementara berlabelkan amal. Itu yang saya tidak terima, menoreh luka di hati saya," paparnya. 

Baca Juga: Soal ACT, Waketum MUI: Jangan Matikan Organisasinya, Jangan Bakar Rumahnya

ACT dan Dugaan Terorisme

Soal dugaan ke terorisme sendiri, Anwar Abbas yang juga ketua PP Muhammadiyah itu lantas memuji BNPT yang tidak langsung menyebut ACT sebagai organisasi yang terkait dengan terorisme.

“Saya ini senang dengan Pak Nurwakhid (BNPT) pagi ini. Padahal biasanya tidak senang. Ia tidak langsung menyebut ACT itu teroris,” paparnya.